You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Pejabat Jakut Wajib Kenakan Pin Setop Pungli
.
photo Nurito - Beritajakarta.id

Pejabat Pemkot Jakut Wajib Kenakan Pin Setop Pungli

Wali Kota Jakarta Utara Husein Murad mengingatkan jajarannya untuk tidak melakukan aksi pungutan liar (Pungli) maupun korupsi. Pin Setop Pungli harus selalu disematkan di pakaian dinas untuk mengingatkan.

Tujuannya untuk mengingatkan agar pejabat selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, tidak melakukan pungli atau korupsi

"Saya ingatkan kembali, agar pejabat tak melakukan pungli maupun korupsi. Sebab tim saber pungli akan tetap bekerja setiap hari. Jika menemukan pungli maka tim akan memprosesnya," kata Murad, Kamis (18/1).

Menurut Murad, untuk mencegah timbulnya kasus pungli, pihaknya akan terus melakukan edukasi dan tindakan preventif. "Kalau sudah kita ingatkan masih bandel, perlu ditindak tegas. Tindakan represif kita lakukan, tangkap pelakunya," tandasnya.

PD Pasar Jaya Bentuk Satgas Saber Pungli

Disebutkan, semua unit yang ada sebenarnya boleh dibilang rawan terjadinya tindakan pungli. Namun ini tergantung dari pejabat atau SDM nya masing-masing, mau menolak pungli/korupsi atau tidak.

"Pin setop pungli harus dikenakan setiap hari oleh pejabat eselon 2, 3 hingga 4. Tujuannya untuk mengingatkan agar pejabat selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, tidak melakukan pungli atau korupsi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1438 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1350 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1269 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1215 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1113 personFolmer