You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DKI akan Bentuk BLUD Pengelola Rumah DP Nol Rupiah
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

DKI akan Bentuk BLUD Pengelola Rumah DP Nol Rupiah

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengelola rumah DP Nol rupiah. Direncanakan, pembentukan BLUD ini rampung April mendatang.

Nanti akan dibuatkan skema oleh BLUD, yang cicilannya 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan lain-lain. 

"Kita nanti akan menyiapkan BLUD untuk program perumahan ini. Insya Allah bulan April selesai," katanya, Kamis (18/1).

Hunian DP Nol Rupiah Dipastikan Kondisinya Baik dan Layak Huni

Nantinya, jelas Anies, BLUD ini akan menentukan persayaratan dan teknis kepemilikan rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Dikatakan Anies, secara umum persyaratan untuk memiliki rumah DP Nol rupiah yakni warga DKI yang berpenghasilan Rp 7 juta ke bawah dan belum memiliki rumah. 

Anies menambahkan, besaran harga rumah DP Nol rupiah Kelapa Village yang dibangun oleh PD Pembangunan Sarana Jaya, senilai Rp 185 juta untuk tipe 21 dan Rp 320 juta untuk tipe 36, merupakan gambaran harga rumah bagi MBR yang akan dibangun di lokasi lain.

Sedangkan pola pembayarannya nanti akan dirumuskan bersama antara calon pemilik rumah dan BLUD. Dengan begitu, kata Anies, besaran cicilan dan tenor pembayaran bisa disesuaikan dengan kemampuan calon pemilik.

"Nanti akan dibuatkan skema oleh BLUD, yang cicilannya 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan lain-lain. Jadi tidak seragam. Tujuannya adalah harganya seragam tapi besaran kreditnya sesuai kemampuan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11161 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1337 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1266 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1263 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye979 personBudhi Firmansyah Surapati