You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Tiga DPRD di Indonesia Pelajari Pengelolaan Perparkiran DKI Jakarta
photo Nurito - Beritajakarta.id

DPRD Tiga Daerah Belajar Pengelolaan Parkir ke DKI

20 perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Kota Malang, Jawa Timur; Cimahi, Jawa Barat dan Kabupaten Sumenep melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD DKI Jakarta, hari ini.

Saran kita jangan lagi manual. Tapi gunakan sistem teknologi autogate untuk menghindari kebocoran

Maksud kedatangan rombongan wakil rakyat dari tiga daerah tersebut untuk mempelajari pengelolaan parkir di Ibukota.

"Saran kita jangan lagi manual. Tapi gunakan sistem teknologi autogate untuk menghindari kebocoran," ujar Mohamad Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta saat menerima rombongan, Senin (22/1).

Komisi C akan Kaji Pendapatan Parkir di Pasar Tradisional

Menurutnya, melalui sistem autogate, kebocoran pendapatan parkir dapat diminimalisir. Di Ibukota, retribusi parkir menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar.

Di tempat yang sama, anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Subur menjelaskan, kunker ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah di wilayahnya. Pengelolaan parkir di DKI Jakarta dinilai cukup berhasil dengan sistem yang telah dibangun saat ini.

"Dengan mengadopsi sistem parkir elektronik seperti di DKI, perolehan retribusi parkir kita diharapkan bisa meningkat," harapnya.

Ia menyebutkan, di Kota Malang sendiri, pendapatan parkir baru mencapai Rp 7 miliar per tahun. Kondisi itu disebabkan pengelolaan parkir masih dilakukan dengan cara manual.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1200 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1188 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye986 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye954 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye862 personBudhi Firmansyah Surapati