Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memberikan solusi terkait pembangunan Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa di Pantai Utara Jakarta.

Walhi tolong kasih kami solusi, jangan cuma kritik. Solusinya apa bos, gitu. Kalau debat-debat kayak gitu capek kita

"Walhi tolong kasih kami solusi, jangan cuma kritik. Solusinya apa bos, gitu. Kalau debat-debat kayak gitu capek kita," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Kamis (9/10). Pernyataan Basuki menanggapi kritikan yang dilayangk an Walhi terkait rencana pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jakarta.

Ia mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan kajian mendalam terkait proyek pembangunan GSW. "Ya, pembangunan GSW itu mesti dikaji lagi. Kita kan nggak langsung bangun GSW, melainkan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang tanggul dulu, yang pertama. Itu urusan mereka lah kalau mau kritik atau mau apa," ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan reklamasi di kawasan Pantai Utara Jakarta tidak mengurangi pantai umum. Malahan, Pemprov DKI akan mendapat lima persen dari pulau yang direklamasi oleh pengembang. "Jadi mengurangi pantai umum gimana? Wong sekarang juga mau pakai gimana? Jakarta tuh nggak pernah punya pantai lho," jelas mantan Bupati Belitung Timur.

Basuki meminta kepada semua pihak untuk menghitung manfaat dan mudharat jika proyek pembangunan GSW direalisasikan. "Mesti ada kontraknya kan. Sekarang kita mesti hitung, berapa manfaat dan mudharat dulu lah. Sekarang kalau kamu nggak apa-apain, tenggelam nggak Jakarta? Ya kamu kasih saya solusi dong, ini kan di antara semua solusi.

Basuki menambahkan, dirinya berani menjamin kalau dalam proyek pembangunan ini tidak akan ada penyelewengan. "Yang penting saya sudah berani jamin, periksa harta saya sama gaya hidup saya serta pajak yang saya bayar. Sudah gitu aja, jadi enggak usah suudzon," tukasnya.