286 Bangunan Terbakar di Krukut Selesai Didata
Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Taman Sari, telah merampungkan pendataan ratusan bangunan milik korban kebakaran RW 03 Kelurahan Krukut.
Sebagian besar dari total 286 bangunan milik warga korban kebakaran RW 03 Krukut merupakan Wajib Pajak (WP) yang nilai NJOP di bawah Rp 1 miliar
Pendataan menindaklanjuti Instruksi Gubernur DKI Jakarta, terkait bantuan pengurusan dokumen penting milik warga yang terbakar saat musibah terjadi.
Ketua TP PKK DKI Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Krukut"Dari hasil pendataan di lapangan diketahui sebagian besar dari total 286 bangunan milik warga korban kebakaran RW 03 Krukut merupakan Wajib Pajak (WP) yang nilai NJOP di bawah Rp 1 miliar sehingga tidak dikenakan pembayaran alias gratis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2)," kata Andri Kunarso, Kepala UPPRD Taman Sari, Jumat (9/2).
Ia mengatakan, UPPRD Taman Sari juga bekerja sama dengan lurah, ketua RT dan RW 03 mendata ratusan pemilik bangunan yang terbakar.
"Kami mendata satu per satu korban kebakaran Krukut yang memiliki bangunan sehingga nanti SIPPT PBB P2 2018 yang akan didistribusikan pada pekan kedua Maret seusai dengan nama pemilik dan alamat yang tertera," ujarnya.
Diakui Andri, sebagian besar dari total 286 bangunan yang terbakar di Krukut sudah tidak bisa digunakan . Namun, SIPPT PBB P2 2018 yang akan diterbitkan nanti masih mencantumkan luas bangunan milik warga.
"Proses pemutakhiran data PBB P2 sesuai aturan dilakukan pada awal Januari setiap tahun, sedangkan musibah kebakaran RW 03 Krukut terjadi setelah proses penetapan PBB P2 dilaksanakan," ungkapnya.
Ia menambahkan, warga korban kebakaran Krukut yang memiliki kewajiban pembayaran PBB P2 2018 karena nilai NJOP di atas Rp 1 miliar dapat mengajukan pengurangan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012. Pengurangan yang diberikan maksimal 50 persen.
"Korban kebakaran dapat mengajukan surat permohonan disertai foto bangunan yang terbakar. Selanjutnya, petugas pajak akan melakukan survei ke lapangan sebagai dasar penetapan keputusan pengurangan PBB P2 sesuai aturan yang berlaku," tandasnya.
