Keberadaan puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di depan Pasar Serdang di Jalan Serdang 1, Kemayoran, Jakarta Pusat makin membuat semrawut kawasan itu. Selain lokasi jualannya menyerobot trotoar, arus lalu lintas di depan pasar pun kerap mengalami kemacetan.

Kami berharap agar PD Pasar Jaya segera melakukan penertiban serta membangun lokasi parkir agar pengunjung tidak parkir sembarangan

Pantauan beritajakarta.com, puluhan PKL itu berjualan bermacam-macam dagangan, seperti barang kelontong, pakaian, buah-buahan dan sayuran. Di lokasi tersebut juga dimanfaatkan menjadi tempat parkir liar sepeda motor.   

"Warga sudah sering mengeluhkan kondisi PKL yang membuat semrawut kawasan itu. Kami berharap agar PD Pasar Jaya segera melakukan penertiban serta membangun lokasi parkir agar pengunjung tidak parkir sembarangan," kata Iyan Sopian Hadi, Camat Kemayoran kepada beritajakarta.com, Selasa (14/10).

Menurut Iyan, penataan Pasar Serdang sudah mendesak dilakukan. Diharapkan dengan penataan tersebut, nantinya tidak ada lagi PKL yang berjualan di atas trotoar dan saluran air. "Kalau memang harus dipindahkan dulu pedagangnya untuk sementara, kami siap menyediakan tempat relokasi," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Manajer Humas PD Pasar Jaya, Agus Lamun menuturkan, Pasar Serdang telah masuk dalam program pengembangan yang tengah digodok pihaknya. Nantinya pasar tersebut akan dibangun dengan dana penyertaan modal pemerintah (PMP).

"Pembangunan Pasar Serdang akan dilakukan bertahap dengan dana PMP. Selain Pasar Serdang, seluruh pasar lain juga masih perlu pembenahan," kata Agus.

Namun sayangnya, kata Agus, Pasar Serdang tidak termasuk 10 pasar yang kondisinya mendesak untuk dibenahi. Ke-10 pasar yang masuk skala prioritas antara lain, Pasar Sinar, Pasar Pelita, Pasar Citra Garden, Pasar Kombongan dan Pasar Walang Baru. Untuk tahap awal dana PMP yang diperoleh Rp 175 miliar. 

"Khusus Pasar Serdang termasuk gelombang dua pasar yang akan kami benahi," tandas Agus.

Sekadar diketahui, PD Pasar Jaya menerima dana PMP awal sebesar Rp 170 miliar dari total Rp 5 triliun yang telah disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Pemberian PMP oleh Pemprov DKI berawal dari kondisi 153 pasar tradisional yang dikelola oleh PD Pasar Jaya kurang memadai.