You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi A akan Tangani Kendala Penghapusan Aset di Pemkot Jakut
.
photo Oki Akbar - Beritajakarta.id

Komisi A Siap Bantu Masalah Penghapusan Aset

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta siap membantu masalah penghapusan aset yang selama ini menghambat pelaksanaan renovasi total kantor kelurahan dan kecamatan di Jakarta Utara.

Kami akan rapat koordinasi bersama BPAD, BPBJ dan Pemkot Jakarta Utara untuk selesaikan masalah ini

"Kami akan rapat koordinasi bersama BPAD, BPBJ dan Pemkot Jakarta Utara untuk selesaikan masalah ini," ujar Syarif, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (27/3).

Syarif menyebutkan, Pemkot Jakarta Utara menganggarkan empat kegiatan renovasi tiga kantor kecamatan dan satu kantor kecamatan. Masing-masing Kantor Kecamatan Tanjung Priok, Kantor Kecamatan Penjaringan, penyelesaian renovasi total Kantor Kecamatan Kelapa Gading dan Kantor Kelurahan Ancol.

Komisi A Monitoring Serapan Anggaran Pemkot Jakbar

"Total anggarannya Rp 51,12 miliar," katanya.

.

Wali Kota Jakarta Utara, Husein Murad menjelaskan, renovasi total Kantor Kecamatan Tanjung Priok, Kantor Kecamatan Penjaringan dan Kantor Kelurahan Ancol menjadi skala prioritas dalam penghapusan aset.

"Kami setuju dengan langkah Komisi A. Kita memang perlu melakukan koordinasi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1443 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1363 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1279 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1232 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1120 personFolmer