Fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta, menyampaikan pandangannya atas pidato gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Perlu disiapkan berbagai strategi, kebijakan dan regulasi, termasuk pembangunan sistem peringatan dini jika terjadi hambatan,

Berbagai hal disoroti fraksi, mulai dari masalah pengangguran, pertumbuhan ekonomi hingga target penyerapan anggaran. 

Fraksi Partai Gerindra, dalam pandangannya yang dibacakan Fadjar Sidik, meminta agar Pemprov DKI lebih fokus untuk menangani masalah pengangguran, karena dari tahun ke tahun angka pengangguran usia produktif di Ibukota selalu meningkat. 

"Pada Agustus 2017 pengangguran mencapai 346.940 ribu jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,14 persen dari total angkatan kerja. Untuk itu Fraksi Gerindra meminta Pemprov DKI untuk lebih concern terhadap persoalan ini," ujar Fadjar saat Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta perihal Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, Senin (2/4).

Fraksi PKS, melalui juru bicaranya Achmad Yani, mengingatkan agar Pemprov DKI mematangkan target penyerapan anggaran rata-rata per tahun dalam periode 2017-2022 yang mencapai 96,31 persen. 

Menurut Fraksi PKS, hal ini perlu diingatkan karena selama ini penyerapan anggaran DKI tidak pernah lebih dari 90 persen. "Perlu disiapkan berbagai strategi, kebijakan dan regulasi, termasuk pembangunan sistem peringatan dini jika terjadi hambatan," kata Yani.

Sementara itu, William Yani dari Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan apresiasinya atas asumsi pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 7 persen sesuai dengan target RPJMD 2017-2022. 

"Kami berharap kebijakan peningkatan tarif beberapa jenis pajak dan retribusi daerah harus selektif. Pemprov juga harus memberikan reward bagi wajib pajak yang taat," tandas William.