Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan empat pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Kapal Motor (KM) Catamaran. Dalam kasus ini, Kejagung juga menyita satu unit kapal pengadaan tahun anggaran 2012 tersebut.

Terkait kasus dugaan korupsi KM Catamaran, saat ini statusnya dalam proses penyidikan di Kejagung

Kepala Dishub DKI Jakarta, Muhammad Akbar mengatakan, sudah melaporkan kasus ini kepada Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Selain keempat pegawai Dishub, terdapat seorang pemborong berinisial ABS yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Sedangkan keempat pegawai Dishub DKI Jakarta yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini berinisial DA, KZ, BU dan THZ. "Terkait kasus dugaan korupsi KM Catamaran, saat ini statusnya dalam proses penyidikan di Kejagung," ujar Akbar di Balaikota DKI, Senin (27/10).

Dikatakan Akbar, pagu anggaran pengadaan kapal tersebut sebesar Rp 25 miliar. Sementara untuk kontraknya sendiri hanya senilai Rp 23,6 miliar. "Spesifikasi kapal ini memang besar, dengan ukuran panjang 26 meter dan lebarnya mencapai 9 meter. Kapal ini juga berbahan alumunium," kata Akbar. 

Akbar pun meminta jajarannya untuk berhati-hati dan selalu mentaati peraturan yang berlaku agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari. "Saya menekankan semua pegawai Dishub agar betul-betul mematuhi aturan main yang berlaku. Pelajari kembali kontrak agar tidak ada keteledoran," katanya.

Seperti diketahui, dugaan kasus korupsi pengadaan KM Catamaran ini berawal dari adanya ketidaksesuaian kapal yang disediakan dengan kontrak perjanjian. Dalam kontrak disebutkan kapal mampu bergerak hingga kecepatan 150 knot. Namun, setelah dilakukan tes, kecepatan kapal itu tidak sesuai dengan kontrak.