You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov DKI Raih WTP dari BPK
.
photo Dadang Kusuma Wira Putra - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Raih WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Isma Yatun, Anggota V BPK di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (28//5).

Isma mengutarakan, pada tahun anggaran 2016, Pemprov DKI Jakarta mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena sistem pengendalian pencatatan barang milik daerah (aset tetap) belum memadai.

LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2017 Diserahkan ke BPK

Oleh karena itu, BPK mendorong Pemprov DKI untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan. Terutama manajemen aset serta pemeriksaan kinerja Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual.

Isma mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Antara lain membentuk Badan Pengelola Aset Daerah, kegiatan inventarisasi aset tetap, perbaikan Kartu Inventaris Barang (KIB) menjadi lebih informatik.

Kemudian menelusuri dan mengoreksi catatan-catatan aseet yang belum valid, mengkoreksi nilai aset yang belum wajar serta melakukan proses penyempurnaan atas sistem informasi aset tetap.

"Melalui sinergi berkelanjutan dengan BPK, Pemprov DKI  mampu memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Termasuk pengelolaan barang milik daerah (aset tetap, red)," ungkapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan Pemprov DKI agar memberikan perhatian terhadap penatausahaan aset tetap secara sistematis dan berkelanjutan. Mengingat besarnya nilai, jumlah serta kompleksitas jenis aset tetap milik DKI.

"Kita harap LKPD yang telah diaudit ini, tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban akuntabilitas, tapi juga sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1442 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1358 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1277 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1230 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1119 personFolmer