You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki : Pelayanan Air Bersih di Ibukota Masih Buruk
photo Doc - Beritajakarta.id

Basuki: Palyja Sudah Banyak Ambil Uang Kita

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, semakin geram dengan buruknya pelayanan yang diberikan operator penyediaan dan pelayanan air bersih untuk wilayah Barat DKI Jakarta, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Karena itu, pria yang akrab disapa Ahok ini ingin secepatnya dapat mengakuisisi saham PT Palyja. 

Mereka (Palyja) sudah banyak mengambil uang kita (DKI), makanya (saham Palyja) mau dibeli

Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta, yakni PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya akan mengambil alih kepemilikan saham perusahaan pemasok air baku bagi warga ibu kota tersebut.

"Mereka (Palyja) sudah banyak mengambil uang kita (DKI), makanya (saham Palyja) mau dibeli," tegas Basuki di Balaikota, Selasa (4/11). 

Kemarau, Pasokan Air Bersih Berkurang

Namun, kata Basuki, proses pengambilalihan saham perusahaan pemasok air bersih itu masih terkendala masalah hukum. "Masalah gugatan hukum LBH Jakarta di PN Jakarta Pusat kan belum selesai," ujarnya.

Berdasarkan data Koalisi Masyarakat Jakarta Menolak Swastanisasi Air, Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini PDAM Jaya, telah membukukan akumulasi kerugian negara. Dalam rentang tahun 1998-2012, kerugian negara mencapai Rp 1,18 miliar.

Apabila perjanjian kontrak PDAM Jaya dengan Palyja tersebut dilanjutkan hingga tahun 2022 atau sesuai kontrak 25 tahun, kerugian negara yang dialami DKI mencapai Rp 18,2 triliun. Saham kepemilikan Palyja saat ini masih dipegang oleh Suez International sebesar 51 persen.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11606 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1353 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1307 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1289 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye999 personBudhi Firmansyah Surapati