Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengkritisi beberapa masalah dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, terutama yang berasal dari sektor pajak. Sebab, saat penyusunan anggaran, target penerimaan dari sektor pajak diduga diturunkan dari yang semestinya agar ada selisih yang bisa dikorupsi dan masuk ke kantong orang tertentu.

Jangan lupa pengelolaan pajak reklame di DKI juga belum terbuka

Penerimaan pajak di Jakarta yang menjadi sorotan Abraham Samad di antaranya pajak reklame, restoran, hotel dan hiburan. "Jangan lupa pengelolaan pajak reklame di DKI juga belum terbuka. Misalnya target penerimaan pajak, itu rata-rata diturunkan. Misalnya ditulis Rp 1 miliar padahal seharusnya bisa Rp 2 miliar," ujar Samad saat menghadiri  Semiloka Koordinasi Supersvisi (Korsup) Pencegahan Korupsi dan Rencana Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Balai Agung, Balaikota DKI, Kamis (6/11).

Samad juga menuturkan keinginan KPK untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

"APBD yang ideal itu adalah APBD untuk masyarakat. Seharusnya di dalam APBD alokasi untuk belanja modal sebesar 30 persen dan untuk aparatur lebih rendah nilainya. Tapi saya lihat di lapangan, banyak sekali yang alokasi aparaturnya lebih besar," katanya.

Ia menegaskan, KPK bertekad mengobservasi lebih jauh proses pengadaan barang dan jasa di Pemprov DKI yang memiliki potensi terjadinya korupsi.

KPK, kata Samad, juga akan mengawasi pendistribusian dana hibah dan bansos di ibu kota karena sebagian besar penerima tidak pernah menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan pemerintah tersebut.

"Hibah dan bansos banyak masalah. Rata-rata penerima hibah itu belum menyerahkan laporan pertanggungjawabnnya. Ini terjadi di hampir semua provinsi. Karena itu harus ada akuntabilitas penggunaan dana hibah," tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan  KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami ucapkan terima kasih kepada BPKP, BPK dan KPK yang terus membantu Pemprov DKI untuk menuju bebas korupsi. Kami akan terus lakukan pembersihan," kata Basuki.

Selain KPK, Abraham Samad, turut hadir pula Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP dan perwakilan BPK dan BPKP.

Sedangkan para pejabat Pemprov DKI Jakarta yang turut hadir pada acara semiloka tersebut diantaranya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun, Kepala BPKD Heru Budi Hartono, Asisten Sekda Bidang Pembangunan Wiriyatmoko, Kepala Dinas P2B DKI I Putu Indiana, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi serta Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan Agus Bambang Setyowidodo

Ahok juga menyampaikan serangkaian program yang akan dilakukan guna meningkatkan kerjasama menuju DKI Jakarta yang bebas korupsi.

"Kami akan lakukan agenda untuk menuju Jakarta bebas korup," tandasnya.