Pemprov DKI Jakarta terus menabuh genderang perang terhadap praktik-praktik korupsi di ibu kota. Setelah menemukan kecurangan dalam uji kendaraan di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat, pada Rabu (23/7) kemarin, diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membongkar indikasi kecurangan di Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) dan Dinas Tata Ruang DKI Jakarta.

Mungkin berikutnya akan ada dinas-dinas lain yang dikerjakan juga, yang berhubungan dengan masyarakat misalnya P2B dan Dinas Tata Ruang yang banyak keluhan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama meminta KPK untuk turun tangan membersihkan praktik-praktik korupsi di lingkungan Pemprov DKI, terutama di Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) dan Dinas Tata Ruang. Pasalnya di kedua dinas tersebut banyak keluhan dari masyarakat.

"Mungkin berikutnya akan ada dinas-dinas lain yang dikerjakan juga, yang berhubungan dengan masyarakat misalnya P2B dan Dinas Tata Ruang yang banyak keluhan," kata Basuki, Kamis (24/7).

Dikatakan Basuki, temuan KPK terkait dengan pungutan liar (pungli) untuk uji Kir di Balai PKB Kedaung Kali Angke bukan  yang pertama. Sebelumnya KPK juga telah menemukan adanya pungutan liar pada pengelolaan rumah susun (rusun) di bawah Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

"Jadi kemarin sebenarnya tindakan kedua yang dilakukan KPK membantu DKI, setelah yang pertama itu tentang rusun," ucap mantan anggota Komisi II DPR ini.

Temuan pungli di rusun telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat DKI Jakarta. Beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat diusulkan untuk dipecat. "Kami berterima kasih kepada KPK, dulu Pemprov berpikir mana mau sih KPK bantu begitu padahal ini bagian dari pencegahan dalam pelayanan masyarakat," ujarnya.

Basuki menginginkan Pemprov DKI menjadi model pemerintahan yang baik bagi provinsi lainnya. ‎Tak hanya dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu yang akan diselidiki, namun juga seluruh SKPD dan UKPD.

Basuki mengancam, jika terbukti ditemukan penyalahgunaan anggaran dalam SKPD itu, akan langsung dibawa ke kepolisian. Sementara untuk PNS DKI yang terbukti terlibat akan dipecat. "Dinas P2B dan Tata Ruang ini bikin pusing. Tangkap-tangkapin saja semuanya," kata Basuki.

Seperti diketahui, pada Rabu (23/7) kemarin, Basuki bersama dengan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melakukan sidak di Balai PKB Kedaung Kali Angke. Dalam sidak yang dilakukan banyak kejanggalan dalam proses uji KIR yang dilakukan. ‎Balai PKB tersebut langsung ditutup dan tidak dioperasikan kembali.

Salah satu temuannya adalah 90 persen alat pemeriksaan KIR tidak berfungsi. Basuki juga mengancam pekerja di Balai PKB untuk dipecat. Pasalnya, banyak oknum yang melakukan pungli di sana.