You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Pemkot Jaksel Targetkan Penerimaan PBB-P2 Rp 2,9 Triliun Tahun Ini
photo Erna Martiyanti - Beritajakarta.id

Perolehan PBB-P2 di Jaksel Ditarget Capai Rp 2,9 Triliun

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan menargetkan perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayahnya tahun ini mencapai Rp 2,9 triliun.

Tahun ini target penerimaan PBB-P2 di Jaksel sebesar Rp 2,9 triliun

Terlebih, pada tahun ini batas akhir pembayaran PBB-P2 diperpanjang hingga 14 September 2018 nanti.

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Selatan, Yuspin menyampaikan, target PBB-P2 tahun ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun lalu dengan nilai sebesar Rp 2,51 triliun.

Empat Penunggak Pajak di Kebayoran Baru Dipasangi Stiker

"Tahun ini target penerimaan PBB-P2 di Jaksel sebesar Rp 2,9 triliun atau lebih tinggi dari tahun lalu," ujarnya, Senin (13/8).

Ia menyebutkan, pada tahun ini, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) mengalami keterlambatan. Sehingga batas akhir pembayaran PBB-P2 pun diperpanjang hingga 14 September mendatang.

"Setiap tahun, batas akhir hingga tanggal 31 Agustus. Tapi karena ada keterlambatan penyampaian SPPT, maka diperpanjang untuk penyesuaian," ucapnya.

Yuspin pun mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan penghapusan denda pajak yang akan berakhir hingga 31 Agustus mendatang. Penghapusan denda ini tidak hanya untuk PBB-P2, tetapi juga untuk Pajak Kendaran Bemotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Terkait keterlambatan dihapuskan sampai 31 Agustus untuk masa pajak tahun-tahun sebelumnya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12309 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1370 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1352 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1308 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1014 personBudhi Firmansyah Surapati