Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melarang para pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mempromosikan Jakarta ke luar negeri secara berlebihan. Sebab, kata Ahok, sapaan akrabnya, banyak SKPD saat ini menyusun program kerja untuk menggelar kegiatan jalan-jalan ke luar negeri berdalih promosi Jakarta.

Dinas promosi wisata (ke luar negeri) tidak boleh lagi, UMKM juga. Itu cuma promosi-promosi ngabisin duit enggak karuan

"Dinas promosi wisata (ke luar negeri) tidak boleh lagi, UMKM juga. Itu cuma promosi-promosi ngabisin duit enggak karuan," ujar Basuki di Balaikota, Senin (10/11).

Ia mengatakan, promosi Jakarta saat ini lebih baik dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet termasuk jejaring sosial. Pemprov DKI, katanya, harus membenahi infrastruktur sehingga Jakarta akan lebih baik kembali tanpa harus promosi ke luar negeri.

"Sekarang zaman itu sudah berubah. Zaman dulu, kamu mau orang Taiwan datang ke Jakarta, kami kirim tim dan membuat acara di sana. Kalau sekarang anak-anak muda mau jalan ke mana-mana, langsung masuk ke Google dan cari-cari hotel, tempat wisata," katanya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, pemanfaatan internet dalam promosi wisata akan jauh lebih efektif terlebih kondisi saat ini yang sudah sangat berbeda dari dulu.

"Caranya bagaimana, ya bangun keunggulan komparatif yang baik. Bukan pergi-pergi promosi menghabiskan duit, tidak ada efek buat orang banyak. Model-model itu yang harus kita ubah," ungkapnya.

Untuk itu, kata Ahok, pihaknya akan mencoret anggaran "jalan-jalan" berdalih promosi ke luar negeri itu melalui penerapan sistem e-budgeting,

"Saya sudah minta BPKD sebagai ketua tim anggaran, Bappeda dan Sekda. Sudah saya minta tiga orang ini, tolong diperhatikan, barang-barang ini dikunci saja," tegasnya.