You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD Kabupaten Banjar Studi Banding Sistem PTSP di Jaktim
photo Nurito - Beritajakarta.id

DPRD Kabupaten Banjar Studi Banding Sistem PTSP di Jaktim

Sebanyak 15 anggota Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jumat (7/9).

Seluruh masukan ini akan coba diterapkan di Kabupaten Banjar

Kedatangan para wakil rakyat Banjar tersebut untuk mempelajari sistem perizinan tata ruang serta pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Rusli mengatakan, selama berkunjung pihaknya banyak menerima masukan soal perizinan terpadu dan pengaturan tata ruang.

DPRD Sumbar Pelajari Program Ketahanan Keluarga Dinas PPAPP

"Seluruh masukan ini akan coba diterapkan di Kabupaten Banjar. Karena pola penerapan perizinan di PTSP itu sangat bagus dan praktis," ujar Rusli.

Pihaknya berharap, seluruh hasil kunjungan kerja dari Pemkot Jakarta Timur ini akan diterima oleh pihak eksekutif di Banjar.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekko) Jakarta Timur Usmayadi mengatakan, Pemkot Jakarta Timur membuka informasi terkait sistem kerja dari PTSP. Tak hanya itu, para anggota dewan asal Banjar ini juga diinformasikan terkait keberadaan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

"Mereka ingin studi banding soal perizinan di PTSP. Namun kita juga menyampaikan soal RPTRA. Semua kita sampaikan agar apa yang ada di Jakarta bisa diterapkan di sana," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1200 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1189 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye986 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye954 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye862 personBudhi Firmansyah Surapati