You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Dinas KPKP Tingkatkan Pengawasan Pupuk dan Pestisida
photo TP Moan Simanjuntak - Beritajakarta.id

Dinas KPKP Tingkatkan Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, terus meningkatkan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida dengan menggelar razia rutin dan melakukan pembinaan kepada distributor, pengecer dan pedagang.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan, kami melakukan pembinaan kepada distributor, pedagang dan pengecer.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Darjamuni mengatakan, dalam melakukan pengawasan ini pihaknya bekerja sama dengan kepolisian serta instansi terkait lain guna memastikan tidak ada pupuk palsu yang beredar dan dapat merugikan petani.

BPRD Gelar Sosialisasi Pajak Restoran dan Reklame di Taman Sari

"Dalam rangka meningkatkan pengawasan, kami melakukan pembinaan kepada distributor, pedagang dan pengecer. Baik itu yang mendapat subsidi dari pemerintah atau tidak," ujar Darjamuni, Kamis (11/10).

Dijelaskan Darjamuni, pembinaan yang dihadiri sekitar 20 pelaku usaha pupuk dan pestisida ini, pihaknya menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian RI dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Diharapkan, dengan pembinaan ini para distributor, pedagang dan pengecer dapat mengetahui pupuk dan pestisida layak jual serta memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

"Selain itu juga sebagai upaya mencegah adanya peredaran pupuk palsu," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1168 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1147 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye911 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye909 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye834 personBudhi Firmansyah Surapati