You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi D DPRD DKI Minta DPRKP Perbanyak Pembangunan Rusun
photo TP Moan Simanjuntak - Beritajakarta.id

Komisi D DPRD Dukung Percepatan Pembangunan Rusun

Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, mendukung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) memperbanyak pembangunan rumah susun bagi warga Ibukota.

Kami meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tidak ragu dalam mengusulkan anggaran program pembangunan rusun

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga mengatakan, pengadaan rusun penting untuk mengakomodir warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal yang layak.

Menurut dia, target Dinas PRKP untuk membangun 14.564 unit rusun untuk lima tahun ke depan masih sangat kurang. Sebab, saat ini yang masih dibutuhkan sebanyak 225.000 unit rusun.  

50 Relawan Siaga Bencana Kelurahan Marunda Dilatih Tangani Kebakaran

"Untuk itu kami meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tidak ragu dalam mengusulkan anggaran program pembangunan rusun," ujar Pandapotan, usai rapat rancangan KUA-PPAS APBD 2019 di ruang Rapat Komisi D DPRD DKI, Rabu (24/10).

Untuk mempercepat serta memperbanyak pembangunan rusun, lanjut Pandapotan, pihaknya tidak akan membatasi Pemprov DKI untuk mengajukan pengadaan lahan.

"Komisi D tidak akan membatasi, sebatas pengadaan dan pertanggungjawabannya jelas. Karena ini demi kepentingan warga mendapat tempat tinggal yang layak," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1200 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1188 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye986 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye954 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye862 personBudhi Firmansyah Surapati