You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
BPAD Gelar FGD Inventarisasi Barang
.
photo Aldi Geri Lumban Tobing - Beritajakarta.id

BPAD Gelar FGD Inventarisasi Barang

Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pemantapan dan Monitoring Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Kita bisa mengetahui kendala dan solusinya

FGD tersebut dilaksanakan dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2018 sekaligus evaluasi kegiatan inventarisasi Barang Milik Daerah di SKPD dan UKPD.

Kepala Bidang Inventarisasi, Data Informasi dan Dokumentasi Aset BPAD Provinsi DKI Jakarta, Riswan Sentosa mengatakan, FGD diikuti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang.

SKPD-UKPD di Jakpus Diminta Segera Inventarisasi Aset

"FGD ini penting dilakukan agar dalam pelaksanaan inventarisasi aset kita bisa mengetahui kendala dan solusinya. Sehingga, dapat dihasilkan data inventarisasi aset yang dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya, di Gedung Dinas Teknis, Jl Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (12/11).

Riswan menjelaskan, materi yang diberikan dalam FGD juga meliputi pemeriksaan standard operating procedure (SOP) terhadap pelaksanaan inventarisasi.

"Semua punya Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan kategori-kategori peruntukan di antaranya, KIB A untuk tanah, KIB B peralatan, perlengkapan dan mesin, dan KIB C untuk bangunan, semua dicek agar sesuai," terangnya.

Riswan menambahkan, aset milik Pemprov DKI Jakarta luar biasa banyak, sampai 16 juta item dan itu harus dicek satu per satu. Untuk itu, pendataan aset sangat diperlukan agar semua tertib administrasi dan opini WTP bisa dipertahankan.

"2017 kita sudah dapat WTP. Kita ingin masalah pendataan aset tidak menjadi kendala meraih opini WTP dari BPK," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rano Tanggapi Pandangan Umum Legislatif terhadap P2APBD 2024

    access_time16-06-2025 remove_red_eye1688 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Pemprov DKI Komitmen Terhadap Transparansi Pengelolaan Pajak

    access_time17-06-2025 remove_red_eye1624 personDessy Suciati
  3. Ratusan Tenaga Pendidik Diedukasi Budaya Antikorupsi

    access_time19-06-2025 remove_red_eye1302 personFolmer
  4. Beragam Bunga Hiasi Kantor Wali Kota Jakut Jelang HUT ke-498 Jakarta

    access_time19-06-2025 remove_red_eye1126 personAnita Karyati
  5. Aparatur BPPJ DKI Ditanamkan Budaya Antikorupsi

    access_time17-06-2025 remove_red_eye1109 personFolmer

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik