Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Lokakarya bertajuk Berkolaborasi Menuju Sanitasi Jakarta Sehat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka, Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Kami ingin ada percepatan dalam menyelesaikan masalah sanitasi

Lokakarya ini diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan RI, perwakilan konsorsium untuk program Sanitasi untuk Masyarakat Kota DKI Jakarta (Simaskota), Jejaring Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, serta stakeholder lainnya.

Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Oswar Muadzin Mungkasa mengatakan, lokakarya ini merupakan forum diskusi lintas sektor untuk merancang kolaborasi dalam mengatasi masalah sanitasi di Jakarta.

"Kami ingin ada percepatan dalam menyelesaikan masalah sanitasi. Selain itu, kita punya desain besar penyediaan air minum dan pengolahan air limbah domestik," ujarnya, Rabu (16/1).

Oswar mengatakan, berdasarkan hasil studi dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta per November 2018 menunjukkan masih ada 4,74 persen warga Jakarta yang berkategori Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Tidak hanya itu, sebagian besar tangki septik warga juga dinilai belum memenuhi standar sanitasi.

"Sanitasi yang tidak baik bisa berdampak pada terjadinya pencemaran lingkungan serta berbahaya bagi kesehatan," terangnya.

Menurutnya, berkolaborasi dengan pihak swasta melalui corporate social responsibility (CSR), Pemprov DKI sedang melakukan uji coba program Simaskota untuk membantu masyarakat di wilayah DKI Jakarta agar mendapatkan akses saniasi yang layak dan sehat.

"Uji coba dilakukan di wilayah RW 06, Kelurahan Tebet Timur dan RW 10, Kelurahan Pademangan Barat. Sudah dimulai sejak Oktober 2018 dan ditargetkan selesai September 2019," ungkapnya.

Oswar menambahkan, pelaksanaan program bersifat kolaboratif tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam percepatan pencapaian akses universal di sektor sanitasi dan target SDGs 2030, khususnya di DKI Jakarta. Terlebih, DKI juga akan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di sejumlah titik dan dalam jangka panjang tengah merancang IPAL Terpadu di 15 zona.

"Banyak pihak swasta yang mau membantu. Kalau kita berkolaborasi, saya yakin tiga sampai empat tahun ke depan masalah sanitasi beres," tandasnya.