You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
30 ASN Pemkot Jakut Disosialisasikan Pola Hidup Sehat
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

30 ASN Pemkot Jakut Disosialisasikan Pola Hidup Sehat

Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP) DKI Jakarta, menggelar sosialisasi pola hidup sehat bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Harapannya mereka terpacu menerapkan pola hidup sehat dan bisa menjaga kebugaran tubuh

Kepala Satuan Pelaksana (Satpel) PPKP Jakarta Utara, Liliani mengatakan, kegiatan yang diikuti 30 ASN itu menindaklanjuti hasil Medical Check Up (MCU) tahun lalu.

"Para peserta diberikan sosialisasi tentang pola hidup sehat dengan menghadirkan pemateri ahli gizi dan dokter spesialis bidang olahraga,"ujar Liliani, Jumat (1/2).

Pemprov DKI Gelar Sosialisasi Layanan Pemeriksaan Kesehatan

Saat MCU tingkat provinsi tahun lalu, ungkap Liliani, 30 peserta sosialisasi ini terdeteksi menderita obesitas, diabetes melitus dan hipertensi.

"Harapannya mereka terpacu menerapkan pola hidup sehat dan bisa menjaga kebugaran tubuh, sehingga prima saat memberikan layanan," ujarnya.

Dijelaskan Liliani, tindak lanjut hasil MCU tersebut tidak hanya dalam bentuk sosialisasi. Secara berkala, pihaknya akan terus memonitor dan memberikan layanan konsultasi dan tindakan medis lainnya terkait kondisi kesehatan ASN tersebut.

"Ada daftar nama-namanya dan rutin mereka akan kita monitor. Secara berkala kita juga berikan konsultasi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12275 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1368 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1350 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1307 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1013 personBudhi Firmansyah Surapati