You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD Balikpapan Pelajari Pengelolaan Beras di PT FSTJ
photo Rudi Hermawan - Beritajakarta.id

DPRD Balikpapan Pelajari Pengelolaan Beras di PT FSTJ

PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) menerima kunjungan kerja (kunker) rombongan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kami ingin melakukan studi banding dan menggali informasi mengenai pengeloaan beras,

Maksud kunjungan anggota dewan dari luar daerah tersebut untuk mempelajari pengelolaan pasar beras di Pasar Induk Beras Cipinanng (PIBC) yang dikelola PT FSTJ.

PT FSTJ Gelar Bazar Murah di RPTRA Nirmala

"Kami ingin melakukan studi banding dan menggali informasi mengenai pengeloaan beras di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI ini," ujar Iwan di Wahyudi, Ketua Rombongan Kunker DPRD Kota Balikpapan di lokasi, Jumat (22/2).

Direktur Keuangan dan Umum PT FSTJ, Thomas Hadinata menuturkan, pihaknya mempunyai tugas penting dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengendalikan harga beras di Ibukota.

"Sebagai BUMD, kami memiliki fungsi menjaga stabilitas harga pangan serta memperoleh laba untuk berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)," katanya.

Thomas menambahkan, pihaknya juga terus menggelar program pangan murah untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan pangan warga.

"Kami juga menyediakan beras untuk kebutuhan PNS DKI dan telur untuk pemegang Kartu Jakara Pintar (KJP) Plus," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1189 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1172 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye960 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye944 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye853 personBudhi Firmansyah Surapati