You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov DKI Terus Gencarkan Revitalisasi JPO di Sejumlah Lokasi
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Kebut Revitalisasi JPO

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengebut revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di sejumlah titik Ibukota.

Revitalisasi ini salah satu bentuk perhatian Pemprov DKI terhadap warga

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, di 2019 ini, ada sekitar delapan JPO yang akan direvitalisasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di luar itu ada dua JPO yang direvitalisasi memakai dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

"Revitalisasi ini salah satu bentuk perhatian Pemprov DKI terhadap warga agar semakin nyaman dan aman saat menyeberang," ujarnya, Kamis (28/2).

Revitalisasi JPO GBK Masuki Tahap Finishing

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho menjelaskan, dalam waktu dekat, pihaknya akan membangun dua JPO di kawasan Pasar Minggu dan Daan Mogot dengan menggunakan dana dari kompensasi KLB.

"Desainnya saat ini lagi finalisasi. Bulan Maret, kami perencanaan konstruksi. Pembangunan fisik mungkin di bulan Mei," katanya.

Hari menyebutkan, revitalisasi satu JPO bisa menelan biaya Rp 11-15 miliar. JPO yang kondisi struktur dan kerangkanya masih baik hanya membutuhkan dana sekitar Rp 1 miliar untuk direvitalisasi.

"Untuk memudahkan akses bagi penyandang disabilitas, seluruh JPO akan difasilitasi lift," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11918 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1360 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1326 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1296 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1005 personBudhi Firmansyah Surapati