Tahun 2015, Gaji PNS DKI Terendah Rp 12 Juta

Banyak cara yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja pegawainya. Selain memberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), mulai tahun 2015 mendatang, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan memberikan gaji sebesar Rp 12 juta per bulan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan terendah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sistem penggajian batu itu akan diberlakukan apabila sistem kerja fungsional sudah diterapkan.

Jạdi nanti kita hitung prestasinya per poin. Golongan terendah di DKI kira-kira akan dapat Rp 12 juta per bulan dengan sistem kerja fungsional

"Jạdi nanti kita hitung prestasinya per poin. Golongan terendah di DKI kira-kira akan dapat Rp 12 juta per bulan dengan sistem kerja fungsional,” kata Basuki, pada acara dialog interaktif bertema "Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Masyarakat Berbudaya", di Balaikota, Rabu (3/12).

Ia mengatakan, mekanisme kerja fungsional akan dilaksanakan pada tahun depan setelah pembenahan struktur organisasi Pemprov DKI Jakarta rampung.

DKI Pantau Banjir Lewat Teknologi Berbasis Twitter

”Pada tahap awal, mekanisme kerja fungsional ini akan diterapkan di kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di tingkat kantor kelurahan, kecamatan, dan wali kota,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga, menjelaskan, mulai tahun depan jabatan fungsional akan diperluas. Nantinya, kinerja PNS diukur sesuai kerjanya.

"Jadi misalnya dia kerja membuat SK, satu SK 10 poin. Kalau satu hari dia dapat 5 SK berarti 50 poin. Nah satu poin dikalikan sekian rupiah. Itu menjadi tunjangan dinamis yang mereka dapat selain tunjangan statis seperti Tunjangan Kinerja Daerah sesuai tingkat golongan," jelasnya

Made menambahkan, mekanisme kerja fungsional ini akan diterapkan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tinggat kelurahan, kecamatan, dan wali kota.

Selain itu, jabatan seperti kepala seksi juga akan digantikan sesuai dengan ahli profesi. "Contohnya, di bawah Kepala UPT Museum nanti tidak lagi kepala seksi, tapi kuratoe, ‎ahli geologi, dan ahli sejarah. Jadi jabatan kepala seksi itu kita pangkas, profesinya yang kita kembangkan, tapi dengan catatan ahli-ahli ini harus punya sertifikat," ungkapnya.