Aparat Satpol PP Pemkot Administrasi Jakarta Pusat terus memburu koordinator pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Monas. Koordinator ini disinyalir yang menjadi beking, sehingga aktivitas PKL di taman kota terbesar di ibu kota itu seperti sulit diberantas.

Kami masih telusuri koordinator yang telah mengeluarkan kartu untuk PKL. Karena PKL sendiri banyak yang berani membayar iuran Rp 450 ribu per hari agar bisa berjualan di Monas

Kepala Seksi Opersional Satpol PP Pemkot Administrasi Jakarta Pusat, Maruli Sijabat mengungkapkan, koordinator ini diduga yang menerbitkan ratusan kartu PKL sehingga para pedagang itu leluasa menggelar dagangannya di kawasan Monas.

"Kami masih telusuri koordinator yang telah mengeluarkan kartu untuk PKL. Karena PKL sendiri banyak yang berani membayar iuran Rp 450 ribu per hari agar bisa berjualan di Monas," kata Maruli, Senin (8/12).

Maruli mengatakan, dalam memburu koordinator PKL, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan aparat kepolisian, Garnisun dan Unit Pengelola (UP) Kawasan Monas.

"Kami juga mengimbau pengunjung untuk membantu kinerja kami dalam memberantas PKL dengan tidak membeli barang-barang yang dijual PKL," ujar Maruli.

Dihubungi terpisah, Kepala UP Kawasan Monas, Rini Hariani menuturkan, beragam upaya sudah dilakukan pihaknya untuk menangkal masuknya PKL ke Monas. "Kami rutin mengadakan razia PKL. Bahkan sampai dua kali per hari. Hal ini untuk memberikan rasa nyaman bagi pengunjung," tukasnya.