You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Sekolah Perlu Pendampingan Manajemen Kelola Keuangan BOS dan BOP
"Saat ini sekolah-sekolah yang telah mendeklarasikan diri bebas dari pungutan juga banyak yang mengajukan surat permohonan pendampingan dalam manajemen tata keuangan dari beberapa perusahaan besar," ungkap Didi Sugandi, Kepala Suku Dinas Pendidikan .
photo Rio Sandiputra - Beritajakarta.id

Pendampingan Jadi Solusi Pengelolaan Keuangan Sekolah

Agar penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diperuntukan bagi sekolah dan siswa dapat dipertanggungjawabkan, maka sekolah-sekolah yang masih dalam tahap pembelajaran memerlukan pendampingan manajemen pengelolaan keuangan.

Saat ini sekolah-sekolah yang telah mendeklarasikan diri bebas dari pungutan banyak yang mengajukan surat permohonan pendampingan dalam manajemen tata keuangan dari beberapa perusahaan besar

Pendampingan tidak hanya dari pihak Dinas Pendidikan atau Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan juga dapat dipergunakan.

"Saat ini sekolah-sekolah yang telah mendeklarasikan diri bebas dari pungutan banyak yang mengajukan surat permohonan pendampingan dalam manajemen tata keuangan dari beberapa perusahaan besar," ujar Didi Sugandi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, usai deklarasi 65 SMPN zona bebas pungutan, Jumat (19/12).

Warga Siap Kawal Zona Anti Korupsi di Jakarta

Didi mencontohkan, dalam tata kelola keuangan yang baik dalam sekolah perlu adanya 3 bendahara. Yaitu bendahara pemasukan, pengeluaran, dan satu bendahara yang membuat pertanggungjawaban. "Saat ini yang paling kurang masalah tata kelola keuangan yaitu tingkat Sekolah Dasar (SD). Karena belum ada bagian tata usahanya, keuangan dikelola oleh guru atau tenaga honorer," katanya.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Istaryatiningtyas, mengatakan sudah saatnya sekolah-sekolah yang ada di Jakarta untuk berubah. Karena seluruh dana yang diberikan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

"Seluruh sekolah itu akan diaudit baik dari internal maupun oleh BPK, BPKP, ataupun KPK. Manajemen tata kelola keuangan harus diperbaiki agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ucapnya.

Namun menurut Istaryatiningtyas, pengelolaan keuangan untuk tingkat SMPN sudah dapat dibanggakan. "Karena dalam kompetisi tata kelola manajemen pengelolaan BOS 2014 yang diadakan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah November lalu, SMPN 19 Jakarta menjadi juara 1 tingkat nasional. Mereka dinyatakan clear, clean, dan on the track," ungkapnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Plt Wali Kota Jaktim Tinjau Posko Antitawuran di Batu Ampar

    access_time16-04-2025 remove_red_eye4301 personNurito
  2. DPRD Dukung Jakarta Jadi Kota Perfilman

    access_time14-04-2025 remove_red_eye1843 personFakhrizal Fakhri
  3. Kebakaran di Bawah Kolong Tol Wiyoto Wiyono Berhasil Dipadamkan

    access_time16-04-2025 remove_red_eye1741 personAnita Karyati
  4. Pemprov DKI Pastikan Rekrutmen 1.652 Petugas PPSU Transparan dan Bebas KKN

    access_time15-04-2025 remove_red_eye1646 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Langkah Pemprov Gunakan Truk Sampah Listrik Diapresiasi

    access_time14-04-2025 remove_red_eye1621 personFakhrizal Fakhri

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik