You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
26 SMA/SMK Negeri Deklarisi Cinta Damai dan Anti Korupsi
26 SMA/SMK Negeri Deklarisi Cinta Damai dan Anti Korupsi .
photo TP Moan Simanjuntak - Beritajakarta.id

26 SMAN/SMKN di Jakbar Deklarasi Anti Korupsi

26 sekolah menengah atas negeri (SMAN) dan sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) di Jakarta Barat mendeklarasikan diri sebagai sekolah anti korupsi, cinta damai (stop tawuran), dan akuntabel. Diharapkan, dengan deklarasi yang ditandatangani kepala sekolah tersebut dapat terwujud sekolah yang kondusif bagi pelayanan pendidikan yang prima dan pro rakyat.  

Untuk itu kiranya sekolah harus jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugasnya dengan tidak melakukan pungutan, diskriminasi, kepura-puraan dan lain sebagainya

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun, mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, seluruh sekolah di ibu kota harus transparan soal penggunaan anggaran. Selain itu, sekolah juga harus menghindari pungutan, diskiminasi, kepura-puraan, dan sebagainya.

“Bangsa ini harus besar dengan keanekaragamannya. Untuk itu kiranya sekolah harus jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugasnya dengan tidak melakukan pungutan, diskriminasi, kepura-puraan dan lain sebagainya,” ujar Lasro, usai penandatanganan deklarasi di SMAN 2, Gajah Mada, Jakarta Barat, Rabu (17/12).

Tak Deklarasikan Anti Korupsi, Kepsek Bakal Dievaluasi

Kasudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Slamet Widodo, menambahkan, penandatanganan deklarasi dilakukan sebanyak 26 sekolah negeri yang ada di Jakarta Barat dengan rincian 17 SMAN dan 9 SMKN.

“Deklarasi ini dilakukan atas inisiatif seluruh pimpinan sekolah tersebut. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Sudin Dikmen Jakarta Barat dalam menwujukan kondisi yang kondusif bagi pelayanan pendidikan yang prima dan pro rakyat,” ucap Slamet.

Ke depan, tambah Slamet, diharapkan sekolah juga taat terhadap hukum, etika, dan agamis serta jadi proses pembiasaan menegakkan komitmen cinta bangsa.

“Salah satu perubahan yang juga urgent yang harus dilakukan upaya memutus mata rantai tawuran antar-pelajar dan penetrasi terhadap bahaya laten korupsi. Kiranya dengan adanya deklarasi tersebut proses pelayanan pendidikan yang kondusif, tranparan dan akuntabel di Jakarta Barat akan terwujud,” tandas Slamet.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1251 personTiyo Surya Sakti
  2. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1201 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1057 personDessy Suciati
  4. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye962 personDessy Suciati
  5. Buka POR DWP DKI 2024, Pj Gubernur Teguh Harapkan Olahraga Jadi Budaya Hidup Sehat

    access_time30-10-2024 remove_red_eye957 personTiyo Surya Sakti