You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 KI Provinsi DKI Sosialisasikan UU Keterbukaan Informasi Publik
.
photo doc - Beritajakarta.id

KI Provinsi DKI Sosialisasikan UU Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menyosialisasikan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No 14 Tahun 2008 di Bimtek Forum Komunikasi PPID se-DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta.

Penyajian informasi yang lebih berkualitas,

Bimtek bertemakan "Perlindungan Data Pribadi dan Aspek Legal Permohonan Informasi" dihadiri perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sejumlah perwakilan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Ketua KI Provinsi DKI Jakarta, Alamsyah Basri mengatakan, PPID menjadi garda terdepan dalam pengelolaan informasi publik sehingga budaya terdokumentasi, tersimpan dan terpublikasi harus menjadi tanggungjawab PPID dan bukan keterpaksaan.

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Gelar Diskusi Perlindungan Data Pribadi

"Karena itu forum ini bisa membawa impact dalam penyajian informasi yang lebih berkualitas," ujarnya, Kamis (8/8).

Ketua Tim Pelaksana Evaluasi Pemeringkatan Badan Publik, Wa Ode Asmawati mendorong setiap PPID Badan Publik berperan serta aktif dalam menjawab kuisioner pemeringkatan Badan Publik Tahun 2019.

"PPID harus lebih siap dalam menjawab Self Assesment Questionaire karena tahun ini ada pengembangan berbeda dari tahun lalu," terangnya.

Menurutnya, keberadaan UU KIP membedakan peran humas dan PPID itu sendiri. Humas sebatas memberikan informasi sedangkan PPID berkaitan dengan dokumen dan arsip.

"Pengelolaan Informasi dikecualikan harus benar-benar berdasarkan Undang Undang dan telah melalui uji konsekuensi," ucapnya.

Sementara, Kepala Seksi Informasi Pelayanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Harry Sanjaya menuturkan, forum ini mengundang KI Provinsi DKI Jakarta sebagai narasumber yang menjelaskan tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi publik.

Diharapkan, seluruh PPID di DKI Jakarta mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang tata kelola pelayanan dan penyajian informasi yang lebih baik dari KI Provinsi DKI Jakarta.

"Tugas PPID harus paham juklak dan juknis dalam mengelola informasi publik secara lebih tepat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Jakarta Kirim 79 Atlet Junior ke Kejurnas Panahan 2025

    access_time26-06-2025 remove_red_eye861 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Aksi Adhikara Awali Kemeriahan Malam Puncak HUT Jakarta di Lapangan Banteng

    access_time22-06-2025 remove_red_eye600 personBudhy Tristanto
  3. UPPKB2T DKI Perkuat Peran Sebagai Laboratorium Rujukan

    access_time26-06-2025 remove_red_eye545 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. Rekrutmen Petugas PPSU Gratis dan Diawasi Ketat

    access_time25-06-2025 remove_red_eye542 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Dewa 19 Feat All Stars Guncang Panggung Jakarta E-Prix di Ancol

    access_time21-06-2025 remove_red_eye534 personDessy Suciati

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik