You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 KI Provinsi DKI Sosialisasikan UU Keterbukaan Informasi Publik
.
photo doc - Beritajakarta.id

KI Provinsi DKI Sosialisasikan UU Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menyosialisasikan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No 14 Tahun 2008 di Bimtek Forum Komunikasi PPID se-DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta.

Penyajian informasi yang lebih berkualitas,

Bimtek bertemakan "Perlindungan Data Pribadi dan Aspek Legal Permohonan Informasi" dihadiri perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sejumlah perwakilan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Ketua KI Provinsi DKI Jakarta, Alamsyah Basri mengatakan, PPID menjadi garda terdepan dalam pengelolaan informasi publik sehingga budaya terdokumentasi, tersimpan dan terpublikasi harus menjadi tanggungjawab PPID dan bukan keterpaksaan.

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Gelar Diskusi Perlindungan Data Pribadi

"Karena itu forum ini bisa membawa impact dalam penyajian informasi yang lebih berkualitas," ujarnya, Kamis (8/8).

Ketua Tim Pelaksana Evaluasi Pemeringkatan Badan Publik, Wa Ode Asmawati mendorong setiap PPID Badan Publik berperan serta aktif dalam menjawab kuisioner pemeringkatan Badan Publik Tahun 2019.

"PPID harus lebih siap dalam menjawab Self Assesment Questionaire karena tahun ini ada pengembangan berbeda dari tahun lalu," terangnya.

Menurutnya, keberadaan UU KIP membedakan peran humas dan PPID itu sendiri. Humas sebatas memberikan informasi sedangkan PPID berkaitan dengan dokumen dan arsip.

"Pengelolaan Informasi dikecualikan harus benar-benar berdasarkan Undang Undang dan telah melalui uji konsekuensi," ucapnya.

Sementara, Kepala Seksi Informasi Pelayanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Harry Sanjaya menuturkan, forum ini mengundang KI Provinsi DKI Jakarta sebagai narasumber yang menjelaskan tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi publik.

Diharapkan, seluruh PPID di DKI Jakarta mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang tata kelola pelayanan dan penyajian informasi yang lebih baik dari KI Provinsi DKI Jakarta.

"Tugas PPID harus paham juklak dan juknis dalam mengelola informasi publik secara lebih tepat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Munjirin Optimistis Timnas Indonesia Kalahkan China dengan Skor 2-0

    access_time05-06-2025 remove_red_eye1908 personNurito
  2. Transjabodetabek Bogor-Blok M dan Perpanjangan Koridor 13 Resmi Beroperasi

    access_time05-06-2025 remove_red_eye1568 personDessy Suciati
  3. Pengurus Forum Anak dan KOMPPAK Kelurahan Kalibaru Dikukuhkan

    access_time01-06-2025 remove_red_eye880 personAnita Karyati
  4. Sembilan Pelajar Wakili Pasar Rebo di O2SN Tingkat Kota Jaktim

    access_time05-06-2025 remove_red_eye856 personNurito
  5. Hujan Berpotensi Guyur Sebagian Jakarta

    access_time05-06-2025 remove_red_eye753 personDessy Suciati

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik