You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
UPPRD Palmerah Gelar Sosialisasi Pajak
photo Folmer - Beritajakarta.id

UPPRD Palmerah Sosialisasikan Profiling Wajib Pajak Berbasis Web

Unit Pelayanan Pajak dan Retrebusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, menggelar sosialisasi profiling wajib pajak, khususnya self assesment, berbasis web di RPTRA Manggis, Kamis (15/8).

Web ini nantinya digunakan sebagai basis data untuk menghitung potensi,

Kegiatan ini diikuti wajib pajak bidang usaha hotel, restoran, hiburan dan parkir

Tiang Reklame Tak Berizin dan Nyaris Roboh di Tomang Ditertibkan

Kepala UPPRD Kecamatan Palmerah, Sigit Paryono mengatakan, profiling wajib pajak berbasis web ini merupakan inovasi untuk memberikan informasi terkini seputar profil wajib pajak khususnya self assessment.

"Web ini nantinya digunakan sebagai basis data untuk menghitung potensi, pemantauan proses pemungutan pajak daerah dan pemenuhan kewajiban perpajakan," ujar Sigit.

Ia menjelaskan, kegiatan ini untuk membantu meningkatkan kualitas data wajib pajak di sistem Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta  yang nantinya digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan strategis seputar pajak daerah.

"Sosialisasi digelar guna meningkatkan pemahaman kewajiban perpajakan daerah kepada wajib pajak, seiring dengan terbitnya sejumlah peraturan serta instruksi terbaru Gubernur DKI Jakarta untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya dari sektor perpajakan," tandasnya.  

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11744 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1355 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1313 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1292 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1001 personBudhi Firmansyah Surapati