You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
KI Provinsi DKI Evaluasi Layanan Informasi Publik
.
photo Aldi Geri Lumban Tobing - Beritajakarta.id

KI Provinsi DKI Evaluasi Layanan Informasi Publik

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi layanan informasi publik sekaligus pemeringkatan terhadap 72 badan publik se-DKI Jakarta tahun ini. Sebanyak 72 badan publik tersebut terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD), serta RSUD Tipe A dan B.

Evaluasi terhadap 72 badan publik 

Ketua KI Provinsi DKI Jakarta, Alamsyah Basri mengatakan, evaluasi layanan informasi publik dan pemeringkatan badan publik yang diselenggarakan pihaknya bertujuan untuk mengukur kepatuhan Badan Publik terhadap Undang Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Evaluasi terhadap 72 badan publik se-DKI Jakarta ini dimulai dari 14 Agustus hingga 17 September 2019," ujarnya, Senin (2/9).

KI Provinsi DKI Monitoring Keterbukaan Informasi Publik

Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Wa Ode Asmawati menuturkan, evaluasi dilakukan melalui pengisian kuesioner atau Self Assessment Questioner (SAQ) dan visitasi penilaian langsung. Adapun indikator penilaian yakni, aspek subjek, regulasi, serta infrastruktur.

"14 Agustus sampai 17 September 2019 itu distribusi dan pengembalian kuesioner, kemudian verifikasi dan penilaian website, lalu visitasi atau kunjungan ke badan publik," terang Acha, sapaan akrabnya.

Menurutnya, evaluasi layanan informasi dan pemeringkatan badan publik tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya melalui penambahan pengembangan instrumen seperti info serta merta, layanan penyandang disabilitas, dan pengembangan layanan informasi berupa inovasi teknologi.

"Inovasi teknologi seperti, aplikasi, media sosial, dan hotline sebelumnya tidak masuk dalam penilaian," ucapnya.

Sementara, Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Hidayat Budiawan mengatakan, pada evaluasi layanan informasi publik tahun lalu Bappeda berada di urutan ke-4 untuk kategori Badan.

"Kami optimistis tahun ini Bappeda bisa menjadi yang terbaik dengan mengincar posisi pertama untuk kategori Badan," tuturnya.

Ia menambahkan, berdasarkan evaluasi penilaian sebelumnya, ada sejumlah item yang perlu dilengkapi atau disempurnakan diantaranya dari sisi administrasi, pengelolaan informasi berbasis website, dan sarana prasarana pendukung.

"Ada beberapa item, sebelumnya kami belum punya SK Tim PPID Bappeda, sekarang sudah ada dari Badan sampai Suku Badan di tingkat kota dan kabupaten. Saat ini kami sudah ada ruangan khusus PPID yang dilengkapi buku tamu, komputer, dan petugas," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Disdik Umumkan Pencairan Dana KJP Plus Januari 2025

    access_time07-01-2025 remove_red_eye1073 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Penetapan Gubernur dan Wagub Jakarta 2024, Ini Harapan KI DKI

    access_time10-01-2025 remove_red_eye863 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. KPU DKI Tetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

    access_time09-01-2025 remove_red_eye845 personFolmer
  4. Kolaborasi Transjakarta-Kopassus Hadirkan Peningkatan Fasilitas Pendidikan

    access_time08-01-2025 remove_red_eye775 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Reuni Akbar ke-13 Kanti Lamo Kerinci Berlangsung Meriah

    access_time11-01-2025 remove_red_eye707 personNurito