You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
PT JUP Kelola 14 Lokasi Parkir Perumda Pasar Jaya
photo Wuri Setyaningsih - Beritajakarta.id

PT JUP Kelola 14 Lokasi Parkir Perumda Pasar Jaya

PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP), selaku anak usaha PT Jakarta Propertindo (Jakpro), hingga saat ini telah mengelola 14 lokasi parkir milik Perumda Pasar Jaya.

Direncanakan kerja sama tersebut akan diperluas ke lokasi parkir Perumda Pasar Jaya yang lain,

Corporate Secretary and Legal Department Head PT JUP, Andika Silva E mengatakan, sistem parkir yang mereka kelola suah terkoneksi dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta. Sehingga, setiap kendaraan yang masuk akan terpantau sekaligus diketahui apakah sudah membayar pajak atau belum.  

Dia menjelaskan, 14 lokasi parkir Perumda Pasar Jaya yang dikelola PT JPU di antaranya parkir Pasar Glodok, Pasar Pramuka, Pasar Pejagalan, Pasar Jembatan Lima, Pasar Ciracas, Pasar Cibubur, Pasar Palmeriam, Pasar Rawamangun, Pasar Sunan Giri, Pasar Palmerah, Pasar Perumnas Klender, Pasar Cempaka Putih, Pasar Paseban dan Pasar Cipete Utara.

PT JUP Kelola Park and Ride Stasiun MRT Fatmawati

"Direncanakan kerja sama tersebut akan diperluas ke lokasi parkir Perumda Pasar Jaya yang lain, dan saat ini tengah dibahas," ujarnya, Selasa (24/9).

Dia menambahkan, untuk pembayaran parkir di pasar-pasar tersebut pihaknya sudah menerapkan pembayaran non tunai.

"Kita mendorong agar masyarakat menggunakan transaksi non tunai," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11614 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1353 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1307 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1290 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye999 personBudhi Firmansyah Surapati