You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
PT JIEP Terus Gencarkan Sosialisasi Permen Nomor 142 tahun 2015 Kepada Investor
.
photo Wuri Setyaningsih - Beritajakarta.id

PT JIEP Gencar Sosialisasikan Penggunaan Lahan Kepada Investor

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), saat ini gencar mensosialisasikan peraturan pengelolaan lahan kawasan industri kepada calon investor.

Selama ini banyak yang salah arti perihal penggunaan HGB di kawasan industri sebagai hak milik

Head of Corporate Secretary PT JIEP, Purwati mengatakan, sosialisasi ini dilakukan agar terinformasi mengenai kawasan industri selaku pemegang hak pengelolaan lahan (HPL) dengan pengguna tanah.

"Selaku pengelola kami mendapat kewenangan sebagai pemegang HPL yang dapat merekomendasikan hak guna bangunan (HGB) untuk penggunaan tanah kepada perusahaan industri. Selama ini banyak yang salah arti perihal penggunaan HGB di kawasan industri sebagai hak milik," ujarnya, Sabtu (5/10).

PT JIEP Gelar Pelatihan Kewirausahaan

Dia menambahkan, sosialisasi dilakukan melalui Forum Group Discusssion (FGD) serta menggelar pertemuan dengan para investor untuk memberikan kesadaran bahwa ada kawasan yang status tanahnya HPL dan kasawan industri yang status tanahnya bukan HPL.

"Nah ini yang kami angkat, supaya perikatan kontrak antara PT JIEP dengan investor dapat mereka pahami, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1427 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1332 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1259 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1189 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1103 personFolmer