You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
PPID Provinsi Jambi Kunker ke Dinas Kominfotik DKI Jakarta
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

PPID Provinsi Jambi Kunker ke Dinas Kominfotik DKI Jakarta

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta.

PPID Provinsi DKI Jakarta sudah sangat baik

Kedatangan rombongan PPID Provinsi Jambi yang dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Asraf, diterima langsung oleh Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Raides Aryanto. Turut serta dalam rombongan, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Nurachmat Herlambang.

Dalam kesempatan kunker tersebut dilakukan diskusi panel serta kunjungan ke ruang Jakarta Smart City (JSC) dan PPID Provinsi DKI Jakarta. 

DPRD Kabupaten Kediri Kunker ke Pemkot Jaktim

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Asraf mengatakan, kunker ini dilakukan untuk mempelajari pengelolaan sistem informasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

"Kami sudah melakukan kunjungan ke Kemendagri dan mendapatkan rekomendasi  kunjungan kerja uji tiru ini ke Pemprov DKI Jakarta. Kami melihat PPID Provinsi DKI Jakarta sudah sangat baik," ujarnya, Jumat (18/10).

Menurutnya, ada banyak contoh yang bisa diaplikasikan kepada seluruh PPID di Provinsi Jambi yang terdiri dari sembilan kabupaten dan dua kota. Salah satunya, adalah penandatanganan pakta integritas antara PPID bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

"Kalau data tidak masuk dari OPD masing-masing, kita akan sulit dalam melakukan pengolahan data di PPID," ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Raides Aryanto menuturkan, landasan terpenting dalam mengelola PPID selain regulasi adalah komitmen pimpinan daerah dalam membentuk dan mendorong OPD terkait data maupun informasi.

"Jadi, wujud kongkretnya komitmen itu diwujudkan dalam bentuk pakta integritas agar OPD diminta maupun tidak, bisa bekerja sama dengan PPID. Informasi yang kami dapat dari PPID Provinsi Jambi hal itu belum diterapkan di sana," terangnya.

Ia menambahkan, di Pemprov DKI Jakarta penyajian data melalui PPID juga menjadi indikator kerja pejabat di Eselon II.

"Ada komitmen, jika tugas tidak dilaksanakan bisa terkena sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah atau TKD. Itu menjadi bukti nyata komitmen dari pimpinan tadi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2082 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1255 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1205 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1063 personDessy Suciati
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye971 personDessy Suciati