You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Kehadiran KPDJ Diapresiasi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI
.
photo doc - Beritajakarta.id

Ketua Fraksi PDIP Apresiasi Bantuan Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan (DPRD) DKI Jakarta, Gembong Warsono mengapresiasi inovasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang memberikan bantuan keuangan bagi penyandang disabilitas.

Sangat positif dan perlu didukung

Gembong menilai, pemberian bantuan sosial melalui Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) merupakan langkah postitif yang perlu didukung. Pasalnya, hal itu merupakan upaya nyata dalam memberikan perhatian khusus bagi warga penyandang disabilitas di Jakarta.

"Bagus, artinya ada perhatian khusus dan itu adalah satu langkah yang sangat positif dan perlu didukung," ujarnya, Minggu (27/10).

Kendaraan Penyandang Disabilitas Berstiker Bebas Ganjil Genap

Ia menyarankan, untuk menyukseskan program berkeadilan sosial tersebut Pemprov DKI Jakarta perlu kembali melakukan pemutakhiran data penerima KPDJ, penyusunan aturan dan penyampaian kriteria penerima kepada masyarakat.

"Verifikasi dan validasi perlu dilakukan dengan sebaik mungkin. Semua yang berhak harus bisa mendapatkan bantuan itu," tandasnya.

Untuk diketahui, penerima KPDJ berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1451 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1376 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1286 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1259 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1127 personFolmer