You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Komisi B DPRD DKI Minta Bazar Dilaksanakan Dengan Kreatif
.
photo TP Moan Simanjuntak - Beritajakarta.id

Komisi B - Dinas KUKMP Bahas KUA PPAS

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, hari ini menggelar rapat membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2020 bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUKMP) DKI Jakarta.

Saya ingin di tahun 2020 mendatang Dinas KUKMP lebih krearif dan inovatif lagi dalam melaksanakan bazar

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim meminta Dinas KUKMP agar lebih krearif dan inovatif dalam memprogramkan kegiatan bazar di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. 

Komisi A Bahas KUA-PPAS Bersama Wali Kota dan Bupati

"Saya ingin di tahun 2020 mendatang Dinas KUKMP lebih krearif dan inovatif lagi dalam melaksanakan bazar," ujarnya, Selasa (29/10).

Dijelaskan Sajim, kreativitas dan inovasi diperlukan agar kegiatan bazar menjadi lebih semarak dan berdampak positif pada peningkatan hasil para pelaku UKM.

Hal senada juga diutarakan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto. Menurutnya, kreativitas dan inovasi  salah satunya bisa ditingkatkan pada konsep acara dan desain kegiatan. 

"Jika dibuat lebih kreatif dan inovatif, maka peminatnya lebih banyak, acaranya lebih meriah," tandasnya. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1455 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1382 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1289 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1264 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1131 personFolmer