Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terpilih melalui voting suara terbanyak menjadi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2019-2023.

Ini adalah sebuah kehormatan,

Anies menggantikan Ketua Umum Sementara APPSI periode sebelumnya, yaitu Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, dalam Musyawarah Nasional (Munas) APPSI VI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/11).

"Teman-teman APPSI, para Gubernur, memercayakan untuk menjadi Ketua APPSI 2019-2023. Dan saya sampaikan kepada semua, ini adalah sebuah kehormatan. Karena ini dititipkan, saya insyaAllah akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Aspirasi yang banyak disampaikan tadi adalah tentang bagaimana pembangunan di daerah itu lebih mendapatkan perhatian, terutama program-program daerah yang harus sinkron dengan Pemerintah Pusat. Nanti kita laksanakan itu sama-sama. Tapi, pada fase ini, tadi 10 program kerja sudah ditetapkan dan itu yang nanti akan kita laksanakan," ujar Anies usai serah terima jabatan, dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Anies menjelaskan, salah satu usulan dari sebagian besar anggota APPSI adalah perhitungan alokasi pembangunan bagi daerah kepulauan, khususnya di kawasan Timur Indonesia. Selama ini, Anies menuturkan, ukuran pembangunan yang dirumuskan bias daratan.

"Bagi kawasan-kawasan yang kepulauan dan penduduknya sedikit, akhirnya kecepatan pembangunannya jadi rendah, karena jumlah penduduknya tidak banyak, bentuknya kepulauan. Nah, itu salah satu program adalah menyusun format baru untuk ditawarkan kepada Pemerintah Pusat di dalam membantu pembangunan di daerah. Itu salah satunya," terangnya.

Anies mengungkapkan, langkah pertama yang akan dilakukannya sebagai Ketua Umum APPSI adalah membentuk tim formatur yang bertugas menyusun kepengurusan. Kepengurusan APPSI diharapkan akan dikukuhkan oleh Presiden RI, Joko Widodo, setelah kembali ke Indonesia, sehingga dapat langsung menjalankan program kerja.

"Di APPSI itu disusun programnya, lalu di tingkat teknokratik, mereka bekerja. Tingkat teknokratik itu artinya dinas-dinas yang relevan, BUMD-BUMD yang relevan. Saya beri contoh. Kita pernah berkumpul tahun lalu di Jakarta. Semua BUMD dari seluruh wilayah berkumpul, lalu membicarakan apa yang dibutuhkan. Misalnya, BUMD Jakarta nih, Food Station dan Pasar Jaya, langsung disambungkan dengan BUMD dari seluruh Indonesia, siapa saja yang bisa mengisi kebutuhan Jakarta. Nah, itu semua dilakukan melalui mekanisme APPSI. BUMD-BUMD saling bekerja sama. Itu yang konteksnya BUMD," ungkapnya.

Dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, Anies akan berusaha memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dari seluruh Gubernur Indonesia untuk menjadi bahan pertimbangan Presiden RI, Joko Widodo, seperti penghitungan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).

"Pemerintah Daerah lewat APPSI bisa berdiskusi, memberikan formula-formula untuk menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Pusat. Agar, Pemerintah Pusat dalam memberikan pertimbangan lewat DAK dan DAU itu memasukkan variabel-variabel yang mungkin belum dipertimbangkan.  Seperti tadi faktor kepulauan, faktor jumlah penduduk, faktor jumlah kabupaten dan kota," tandasnya.

Untuk diketahui, Anies terpilih melalui mekanisme penjaringan nama yang menghasilkan tiga Gubernur dengan jumlah terbanyak, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Kalimantan Timur.

Selanjutnya, dua nama teratas dipilih melalui mekanisme voting oleh 23 Gubernur atau Wakil Gubernur yang hadir dalam Munas APPSI. Anies terpilih dengan perolehan hasil voting 13 suara, sementara Gubernur Jawa Barat mendapatkan sembilan suara, sementara satu suara lainnya abstain.