You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
BPN : Sertifikat Taman BMW Sudah Sesuai Mekanisme
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, akan melakukan banding atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan permohonan PT Buana Permata Hijau menggugat 2 sertifikat di Taman BMW. Sebab, penerbitan sertifikat nomor .
photo doc - Beritajakarta.id

DKI Bisa Tetap Lanjutkan Pembangunan Stadion BMW

Meski kalah dalam sengketa lahan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pemprov DKI bisa tetap melanjutkan pembangunan Stadion BMW di Jakarta Utara. Sebab, pihak yang digugat adalah Badan Pertanahan Nasonal (BPN) Jakarta Utara selaku pihak yang mengeluarkan sertifikat, bukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI selaku pemilik sertifikat No 250 dan 251 yang dibatalkan majelis hakim.

Mengacu pada Undang-undang No 2 Tahun 2014, pemerintah berhak melanjutkan pembangunan untuk kepentingan umum

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Sri Rahayu mengatakan, sesuai dengan berita acara serah terima tanah Taman BMW di Kelurahan Papanggo, Sunter Agung, Jakarta Utara, persoalan sengketa yang terjadi di kemudian hari menjadi tanggung jawab pengembang selaku pihak pertama.

"Di pasal 3 dalam berita acara, kalau ada masalah sengketa di kemudian hari, pengembang yang harus fight. Itu untuk jaminan tanah yang kita terima bersih dari masalah," ucapnya saat dihubungi, Sabtu (17/1).

‎DKI Ajukan Banding Sengketa Lahan Taman BMW

Atas dasar itu, kata Sri, Pemprov DKI dalam hal ini tetap bisa melanjutkan pembangunan fisik stadion sepakbola dan fasilitas lain di Taman BMW. Apalagi, pembangunan yang akan dikerjakan menyangkut kepentingan umum masyarakat Jakarta.

"Mengacu pada Undang-undang No 2 Tahun 2014, pemerintah berhak melanjutkan pembangunan untuk kepentingan umum," jelasnya.

Sri menambahkan, untuk memenangkan perkara, pihaknya juga berencana membuka lelang jasa pengacara yang sudah dianggarkan dalam APBD DKI tahun 2015. Lelang jasa pengacara tersebut rencananya akan dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI setelah APBD DKI tahun 2015 disahkan.

"Sebenarnya kita memang sudah menganggarkan sewa pengacara di 2015, cuma sekarang anggaran belum diketok. Kita rencanakan lelang lewat ULP," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2267 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1266 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1224 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1077 personDessy Suciati
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye1001 personDessy Suciati