Langkah Pemprov DKI menghapus anggaran sosialisasi sebesar Rp 8,8 triliun yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015, mendapat dukungan DPRD. Polemik tersebut berakhir setelah Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD Triwisaksana, Gubernur DKI Basuki T Purnama menggelar pertemuan di Balaikota, Senin (19/1).

Tadi sudah selesaikan masalah. Saya katakan, tidak semua anggota DPRD tidak sejalan dengan pemikiran eksekutif Pemprov DKI. 

"Tadi sudah selesaikan masalah. Saya katakan, tidak semua anggota DPRD tidak sejalan dengan pemikiran eksekutif Pemprov DKI. Ada yang tidak sempat datang, tetapi menghubungi saya untuk mendukung. Hampir semua anggota dewan mendukung kebijakan DKI. Tidak ada lagi pembelian barang-barang yang aneh," kata Basuki di Balaikota, Senin (19/1).

Basuki mengaku, adanya usulan anggaran yang dinamakan visi misi di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI ini disebabkan terjadi kesalahan komunikasi antara Pemprov DKI dan DPRD.

Pemprov DKI pun menolak usulan anggaran siluman tersebut karena susunan alokasi anggaran telah dikunci di dalam sistem e-budgeting.

"Ya jelas dong. Masak tiba-tiba kami dapat surat usulan anggaran sosialisasi SK Gubernur, pembinaan, dan macam-macam? Enggak mau terima saya. Enggak ada lagi uang begitu," tegas Basuki.

Basuki mengungkapkan, usulan anggaran siluman telah dihapus karena Pemprov DKI tidak menghendaki Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kembali menemukan anggaran siluman dengan kegiatan fiktif di dalam APBD DKI seperti hasil temuan tahun lalu.

"Sebenarnya sistem e-budgeting sudah mulai diterapkan tahun 2014. Tapi, banyak oknum menolak. Pasti ada oknum Bappeda atau BPKD yang masih main dan ada oknum DPRD yang main kan? Kami enggak tahu, makanya kita masukkan saja anggarannya dengan sistem e-budgeting, (anggaran) yang aneh-aneh saya buang. Siapapun yang masih main anggaran, saya hajar bersama," ucapnya.