You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Ahok: Hampir Semua Anggota Dewan Dukung Kebijakan DKI
Langkah Pemprov DKI menghapus anggaran sosialisasi sebesar Rp 8,8 triliun yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015, mendapat dukungan DPRD. Polemik tersebut ber.
photo Wahyu Ginanjar Ramadhan - Beritajakarta.id

Ahok: Hampir Semua Anggota Dewan Dukung Kebijakan DKI

Langkah Pemprov DKI menghapus anggaran sosialisasi sebesar Rp 8,8 triliun yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015, mendapat dukungan DPRD. Polemik tersebut berakhir setelah Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD Triwisaksana, Gubernur DKI Basuki T Purnama menggelar pertemuan di Balaikota, Senin (19/1).

Tadi sudah selesaikan masalah. Saya katakan, tidak semua anggota DPRD tidak sejalan dengan pemikiran eksekutif Pemprov DKI. 

"Tadi sudah selesaikan masalah. Saya katakan, tidak semua anggota DPRD tidak sejalan dengan pemikiran eksekutif Pemprov DKI. Ada yang tidak sempat datang, tetapi menghubungi saya untuk mendukung. Hampir semua anggota dewan mendukung kebijakan DKI. Tidak ada lagi pembelian barang-barang yang aneh," kata Basuki di Balaikota, Senin (19/1).

Basuki mengaku, adanya usulan anggaran yang dinamakan visi misi di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI ini disebabkan terjadi kesalahan komunikasi antara Pemprov DKI dan DPRD.

DPRD Klarifikasi Soal Anggaran Siluman

Pemprov DKI pun menolak usulan anggaran siluman tersebut karena susunan alokasi anggaran telah dikunci di dalam sistem e-budgeting.

"Ya jelas dong. Masak tiba-tiba kami dapat surat usulan anggaran sosialisasi SK Gubernur, pembinaan, dan macam-macam? Enggak mau terima saya. Enggak ada lagi uang begitu," tegas Basuki.

Basuki mengungkapkan, usulan anggaran siluman telah dihapus karena Pemprov DKI tidak menghendaki Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kembali menemukan anggaran siluman dengan kegiatan fiktif di dalam APBD DKI seperti hasil temuan tahun lalu.

"Sebenarnya sistem e-budgeting sudah mulai diterapkan tahun 2014. Tapi, banyak oknum menolak. Pasti ada oknum Bappeda atau BPKD yang masih main dan ada oknum DPRD yang main kan? Kami enggak tahu, makanya kita masukkan saja anggarannya dengan sistem e-budgeting, (anggaran) yang aneh-aneh saya buang. Siapapun yang masih main anggaran, saya hajar bersama," ucapnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Transjakarta Bagikan 220 Ribu Produk Gratis di Seluruh Halte BRT

    access_time11-03-2025 remove_red_eye2532 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Gubernur Buka Puasa Bersama Warga Kebon Singkong

    access_time10-03-2025 remove_red_eye2052 personNurito
  3. PKL dan Parkir Liar di Cempaka Putih Ditertibkan

    access_time10-03-2025 remove_red_eye1706 personFolmer
  4. Pramono Sebut Posko Pengaduan KJP Dibuka di 44 Kecamatan

    access_time12-03-2025 remove_red_eye1437 personDessy Suciati
  5. Warga Ingin Program Mudik Gratis Terus Berlanjut

    access_time12-03-2025 remove_red_eye1382 personTiyo Surya Sakti

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik