Kasus mengkraknya pembangunan gedung SMP 97 Utan Kayu, Jakarta Timur, yang menghabiskan anggaran senilai Rp 8,1 miliar menjadi perhatian serius Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat. Untuk mencegah kasus serupa terulang lagi, ia berharap ke depan tidak ada lagi pembangunan sekolah dengan sistem anggaran tahun jamak (multi years). 

Kalau untuk pembangunan sekolah tidak boleh multi years, harus satu tahun selesai. Disesuaikan dengan kebutuhan, jangan sampai putus di tengah jalan, jadi tidak maksimal seperti ini

"Kalau untuk pembangunan sekolah tidak boleh multi years, harus satu tahun selesai. Disesuaikan dengan kebutuhan, jangan sampai putus di tengah jalan, jadi tidak maksimal seperti ini," kata Djarot, di sela-sela kunjungannya ke SMP 97 Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (20/1).

Dia pun meminta kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mendata pembangunan sekolah yang mangkrak. Karena menurutnya, SMP 97 hanya sebagai salah satu contoh kasus saja.

"Kalau seperti ini kan kerugian namanya. Ini contoh kasus. Saya belum tahu untuk sekolah lainnya kita akan data," ujarnya.

Sementara itu, untuk melanjutkan pembangunan gedung sekolah dengan tiga lantai itu, telah dianggarkan lagi sebesar Rp 10,2 miliar pada tahun ini. Djarot pun menilai bahwa anggaran tersebut perlu diefisienkan.

"Itu perlu diefisienkan, dikaji betul. Yang saya ingin tegaskan kebijakan ke depan, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan," pintanya.