You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Puluhan Pedagang JP 15 Ikuti Undian Kios Baru di RPTRA Mustika
photo Adriana Megawati - Beritajakarta.id

Puluhan Pedagang JP 15 Ikuti Undian Kios Baru

Puluhan pedagang binaan yang menempati lokasi sementara (loksem) JP 15 mengikuti pengundian kios baru di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Mustika, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat.

Pedagang akan kita relokasi ke tempat baru yang lebih layak dari sebelumnya

Sekretaris Kota (Sekko) Jakarta Pusat, Iqbal Akbarudin mengatakan, pengundian kios baru ini untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang binaan di JP 15 yang terkena dampak dari penataan Stasiun Tanah Abang.

"Pedagang akan kita relokasi ke tempat baru yang lebih layak dari sebelumnya," ujarnya, Rabu (4/2).

Kolaborasi Pemprov DKI dan Mayapada Group, Dukung Sarana Binaan Jakpreneur

Ia menyebutkan, dalam kegiatan ini ada 31 pedagang binaan JP 15 yang mendaftar mengikuti pengundian kios. Dari jumlah itu, hanya 20 pedagang yang berhak menempati kios baru di Pasar Palmerah sebanyak 11 orang dan Pasar Cempaka Sari sebanyak sembilan orang.

"Pengundian ini kita lakukan secara musyawarah," katanya.

Menurut Iqbal, hingga kini, Kecamatan Gambir masih membuka pendaftaran bagi pedagang binaan yang ingin direlokasi hingga 10 Maret 2020. Pihaknya pun akan menyediakan transportasi untuk membantu para pedagang JP 15 pindah ke tempat yang baru.

"Kita bantu pemindahannya dengan menyiapkan transportasi dan tenaga bantuan dari Satpol PP," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11165 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1338 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1267 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1264 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye980 personBudhi Firmansyah Surapati