Agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, Pemkot Administrasi Jakarta Timur akan selektif dalam membeli lahan warga. Dalam pembelian lahan juga turut dilibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Tata Ruang DKI Jakarta.

Jelas kami tidak akan membeli dan membayar tanah warga yang bermasalah

Walikota Jakarta Timur, Bambang Musyawardhana mengatakan, pihaknya  saat ini memang membutuhkan banyak lahan. Lahan itu diantaranya untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH), pembuatan waduk serta penataan bantaran sungai.

"Banyak warga yang menawarkan kepada kami untuk dibeli lahannya. Namun sebelum dibeli kami l akukan pengecekan bersama BPN dan Dinas Tata Ruang agar tidak menimbulkan masalah," kata Bambang, Rabu (28/1).

Sementara itu, Sekretaris Pemkot Administrasi Jakarta Timur, M Anwar mengungkapkan, umumnya permasalahan tanah yang muncul adalah adanya dua surat kepemilikan.

"Jelas kami tidak akan membeli dan membayar tanah warga yang bermasalah. Semuanya harus sesuai dengan aturan hukum," kata Anwar yang juga mejabat Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Timur ini.

Menurut Anwar, selain mengecek status kepemilikan, pihaknya juga akan meninjau langsung lokasi lahan yang akan dibeli. Apakah lokasinya sesuai peruntukan atau tidak.