You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Tidak Gunakan Masker, 22 Warga Kembangan dan Cengkareng di Hukum Sanksi Sosial
photo Rudi Hermawan - Beritajakarta.id

Pelanggar PSBB di Jakbar Dikenakan Sanksi Sosial

Jajaran Satpol PP Jakarta Barat terus meningkatkan pengawasan dan penindakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kali ini, para pelanggar PSBB tahap kedua dikenakan sanksi sosial sesuai Pergub No 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta.

Ada 22 orang yang kami berikan sanksi sosial dan teguran tertulis,

Kepala Seksi PPNS dan Penindakan Satpol PP Jakarta Barat, Ivand Sigiro mengatakan, hari ini jajarannya melakukan pengawasan dan penindakan di Kecamatan Kembangan dan Cengkareng. Pada kesempatan tersebut, petugas masih mendapati warga yang tidak mengenakan masker dan berkerumun sehingga dilakukan penindakan.

"Ada 22 orang yang kami berikan sanksi kerja sosial dan teguran tertulis, karena tidak menggunakan masker serta masih berkerumun," ujar Ivand, Jumat (15/5).

35 Orang Pelanggar Aturan PSBB Dikenakan Sanksi Sosial

Dia menambahkan, ke depan, warga yang tidak menggunakan masker akan dijatuhi sanksi denda, setelah proses pendistribusian masker oleh Pemprov DKI Jakarta rampung.

"Saat ini masih sanksi sosial, selanjutnya jika pendistribusian masker selesai, akan di denda administratif minimal Rp 100 ribu dan maksimal 250 ribu," tandasnya.


Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye10091 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1311 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1227 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1194 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye957 personBudhi Firmansyah Surapati