Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (Nakertrans) dan Energi, Andri Yansyah telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 37/SE/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2020.

Tidak boleh lewat dari tahun berjalan

Dalam surat edaran tersebut disampaikan agar perusahaan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Andri mengatakan, mengacu surat edaran tersebut, hasil kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja/buruh terkait THR dilaporkan ke Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, Tugu Tani, Jakarta Pusat atau melalui email ke hikesja.nakertrans@jakarta.go.id.

"Pelaporkan pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan Tahun 2020 yang telah dilakukan oleh perusahaan bisa melalui bit.ly/laporanthr2020 ," ujarnya, Senin (18/5).

Menurutnya, sebanyak 166 perusahaan di Jakarta melaporkan pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 bagi karyawannya ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertrans dan Energi) DKI Jakarta.  

"Ada sejumlah opsi model pembayaran THR karena adanya pandemi COVID-19 yakni, dibayarkan penuh, bertahap, atau ditunda," ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk musyawarah umumnya dilakukan perusahaan yang menunda atau  pembayaran THR karyawannya. Kalau pembayaran THR penuh tidak perlu musyawarah, hanya melaporkan saja jika perusahaannya telah membayarkan THR sesuai dengan ketentuan.

"Perusahaan yang menunda pembayaraan THR paling lambat Desember 2020 tidak boleh lewat dari tahun berjalan kalau lewat, ada sanski administrasi mulai dari teguran satu sampai teguran tiga, mulai dari rekomendasi pencabutan izin sampai penutupan operasi. THR itu kan hukumnya wajib," tegasnya.

Andri.menuturkan, perusahaan yang melapor adalah perusahaan yang sebelumnya telah melakukan dialog dengan pekerja/buruh di perusahaan tersebut dan kedua pihak telah menyepakati mengenai tata cara pembayaran THR Keagamaan Tahun 2020 sesuai dengan mekanisme dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HI.00.01/2020.

"Laporan yang masuk itu berasal dari perusahaan yang sudah ada kesepakatan dan melakukan perjanjian bahwa dia mempunyai kesanggupan akan membayar THR pekerja dengan modelnya penuh, dicicil, atau ada tenggang waktu," bebernya.

Ia menambahkan, Dinas Nakertrans dan Energi telah menyiapkan posko pengaduan bagi pekerja atau perusahaan terkait dengan THR. Posko ada kantor Dinas dan Suku Dinas Nakertrans dan Energi.

"Kami juga menyediakan layanan melalui telepon di 021-3848303 dan 021-3847937. Kemudian, mereka juga ada layanan WhatsApp di 0821-4882-6847, 0812-2096-0440, dan 0813-1692-9727," tandasnya.