You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Bapemperda DPRD Siap Bahas Revisi Perda Retribusi Daerah
photo Doc - Beritajakarta.id

Bapemperda DPRD Siap Bahas Revisi Perda Retribusi Daerah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, siap membahas perubahan kedua atas peraturan daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Nanti kita akan dengar masukan-masukan dari stakeholder secara teknis

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan, pembahasan akan mulai dilaksanakan dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Senin (8/6) mendatang.

"Kita telah sepakati melaksanakan agenda rapat dengar pendapat umum, khusus terkait retribusi daerah. Nanti kita akan dengar masukan-masukan dari stakeholder secara teknis," ujarnya, Selasa (2/5).

DPRD DKI Terima Usulan Revisi Perda Retribusi Daerah

Ia menjelaskan, pembahasan RDPU ini merupakan salah satu upaya Bapemperda untuk melahirkan payung hukum sesegera mungkin yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19.

"Kami berharap pembahasan ini tidak mengurangi kerja eksekutif dalam melakukan pemungutan retribusi dari seluruh wajib pajak," tandasnya.

Selain Raperda tentang Retribusi Daerah, Bapemperda juga akan membuat jadwal untuk menindaklanjuti tiga Raperda lainnya, yakni perubahan atas Perda Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Parkir, Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, dan Pengelolaan Milik Daerah.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12346 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1370 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1352 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1309 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1015 personBudhi Firmansyah Surapati