You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Minimalisir Dampak Banjir Rob, Pemkab Data Ketinggian Tanggul
photo Suparni - Beritajakarta.id

Minimalisir Dampak Banjir Rob, Pemkab Data Ketinggian Tanggul

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu melalui Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) melakukan inventarisasi ketinggian tanggul yang ada di 11 pulau permukiman.

Kita akan evaluasi ulang seluruh tanggul karena ketinggiannya belum sesuai,

Kepala Sudin SDA Kepulauan Seribu, Abdul Rauf mengatakan, inventarisasi dilakukan untuk antisipasi agar fenomena banjir rob di Kepulauan Seribu tidak menjadi musibah tahunan.

"Kita akan evaluasi ulang seluruh tanggul karena ketinggiannya belum sesuai, untuk menentukan langkah ke depannya," ujarnya, Senin (8/6).

Banjir Rob di Wilayah Kelurahan Pulau Pari Mulai Surut

Menurutnya, dari hasil evaluasi tersebut pihaknya akan merencanakan peningkatan tanggul di beberapa lokasi yang menjadi pintu masuk banjir rob dibeberapa pulau permukiman.

"Untuk peningkatan tanggul baru bisa kita usulkan tahun depan," terangnya.

Sementara itu, Lurah Pulau Panggang Kepulauan Seribu Utara, Pepen Kuswandi menambahkan, rob yang melanda wilayahnya tahun ini sangat tinggi, tidak seperti tahun sebelumnya. Karena itu, pihaknya meminta kepada Sudin SDA Kepulauan Seribu untuk melakukan peninggian tanggul pada area-area tertentu.

"Kita minta pengurus RT dan RW selalu meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi dengan aparatur wilayah," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11604 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1353 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1307 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1289 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye999 personBudhi Firmansyah Surapati