Pemprov DKI dan Forkopimda Perpanjang Masa PSBB Transisi Fase I Selama 14 Hari
Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi Fase 1 bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota, Rabu (1/7). Dalam rapat yang digelar sejak pukul 12.30 hingga 16.00 WIB itu didapatkan hasil bahwa PSBB Transisi di wilayah DKI Jakarta diperpanjang selama 14 hari ke depan.
Kita akan evaluasi lagi
"Dalam rapat gugus tadi, disimpulkan bahwa PSBB Transisi, yang itu artinya semua kegiatan berlangsung masih dengan kapasitas 50%, akan diteruskan 14 hari ke depan. Jadi, PSBB di Jakarta diperpanjang selama 14 hari ke depan, dan kita akan evaluasi lagi sesudah kita mendapatkan perkembangan terbaru," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, usai rapat evaluasi, seperti dikutip.dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.
Anies menjelaskan, dasar pengambilan keputusan untuk memperpanjang masa PSBB Transisi. Berdasarkan indikator yang telah dianalisis oleh tim Fakultas Kesehatan Masyarakat UI bersama para pakar epidemiologi, sebenarnya Jakarta berada pada indikator pelonggaran, karena total skor mencapai di atas 70.
Pemprov DKI Terjunkan 2.000 ASN Petugas Pengawasan dan Penindakan Selama PSBB Transisi"Dari indikator pantau pandemi yang disusun oleh tim FKM UI, gambarnya bisa dilihat di situ. Ada 3 unsur, yakni epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan fasilitas kesehatan. Di sini terlihat bahwa unsur epidemiologi skornya 75, kesehatan publik skornya 54, dan faskes skornya 83. Sehingga, total skor di DKI adalah 71," terangnya.
Pemprov DKI Jakarta tidak ingin terburu-buru dalam melakukan pelonggaran. Berdasarkan hasil pantauan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, kendati laju incident rate di Jakarta relatif terkendali, namun secara mapping wilayah, terdapat wilayah yang laju incident rate-nya terbilang masih cukup tinggi.
"Hasil pantauan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di Jakarta, ini adalah gambaran mapping kecepatan laju incident rate di Jakarta yang secara umum situasinya relatif terkendali. Ada satu kecamatan, satu kelurahan, yang di situ laju incident rate-nya masih ada, masih tinggi," ungkapnya.
Selain itu, Anies juga memaparkan bahwa dalam masa transisi ini Pemrov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus melakukan active case finding (ACF) dengan menyelenggarakan tes secara masif di tempat-tempat yang memiliki probabilitas tinggi terhadap penularan COVID-19.
"Kalau kita melihat kegiatan testing kita, jumlah orang testing kira-kira 7,6% atau 151.171 orang. Kemudian, jumlah tes PCR kita 14.258 per 1 juta penduduk, dengan jumlah spesimen yang di tes sebanyak 313.450 spesimen. Jadi, dari sini nampak bahwa kita sudah di atas yang diharuskan dari WHO. WHO mengharuskan bahwa sebuah wilayah melakukan 1.000 tes per 1 juta penduduk. Jakarta dengan 11 juta penduduk, maka harus melakukan 11.000 tes per minggu, dan di DKI Jakarta paling tidak seminggu terakhir ini telah melakukan 14.000 testing per 1 juta penduduk,' paparnya.
Terakhir, Anies tetap mengimbau warga Jakarta untuk memastikan menerapkan tiga aspek penting dalam keseharian untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, antara lain memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
"Secara umum, masih perlu ada peningkatan kedisiplinan masyarakat di dalam tiga aspek penting. Satu adalah penggunaan masker, dua adalah mencuci tangan secara rutin, dan ketiga adalah menjaga jarak. Tiga aspek ini perlu kita jaga dan tingkatkan," tandasnya.
