You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Kebakaran Gedung Kejagung Tak Ganggu Operasional MRT
photo Wuri Setyaningsih - Beritajakarta.id

Kebakaran Gedung Kejagung Tak Ganggu Operasional MRT

Kebakaran yang melanda gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Sabtu (23/8) malam dipastikan tidak mengganggu layanan operasional kereta MRT Jakarta.

Kami pastikan layanan tidak terganggu,

Layanan Transportasi umum berbasis rel tersebut tetap melayani penumpang seperti biasa.

PT MRT Jakarta Apresiasi Peluncuran Uang Khusus HUT ke-75 RI

"Kami pastikan layanan tidak terganggu, semua berjalan normal baik itu di stasiun maupun layanan kereta Ratangga. Semua normal," ujar Muhammad Kamaluddin, Division Head Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Minggu (23/8).

Dikatakan Kamal, jalur kereta MRT Jakarta memang melewati kawasan gedung Kejaksaan Agung RI yang terbakar. Pihaknya sudah mengecek seluruh sarana dan prasarana jalur khususnya, jalur MRT antara stasiun ASEAN dan Blok M BCA yang berada tepat di depan lokasi kejadian.

"Semua sarana dan prasarana MRT Jakarta sudah kami tinjau aman. Tidak terdampak kebakaran di Kejaksaan Agung semalam, kereta MRT Jakarta juga telah berjalan seperti biasa," katanya.

Sebelumnya, gedung Kejaksaan Agung, di Jl Sultan Hasanuddin Dalam No 1, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, terbakar pukul 19.00 pada Sabtu (22/8). Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mengerahkan 65 unit mobil pemadam untuk memadamkan kobaran api.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12488 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1380 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1368 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1318 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1026 personBudhi Firmansyah Surapati