You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Realisasi PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2020 Capai Rp 6,9 Triliun
.
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Realisasi Perolehan PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2020 Lampaui Target

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mencatat realisasi pajak yang dihasilkan dari Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2020 mencapai Rp 6,9 triliun.

Realisasi PBB-P2 di tahun 2020 mencapai Rp 6,9 triliun dari target Rp 6,5 triliun,

Kepala Bapenda DKI Jakarta, Mohammad Tsani Annafari mengatakan PBB-P2 merupakan salah satu dari 13 jenis pajak yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sendiri telah berlangsung pada Rabu (30/9) lalu.

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Capai Rp 21,05 Triliun

"Realisasi PBB-P2 di tahun 2020 mencapai Rp 6,9 triliun dari target Rp 6,5 triliun. Capaian realisasi pajak ini berasal dari kontribusi 556.845 wajib pajak pribadi dan 143.611 wajib pajak badan," kata Tsani, Kamis (1/10).

Ia melanjutkan, pihaknya juga mengeluarkan kebijakan Relaksasi Pajak yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 2251 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Tahun Pajak 2020.

Kebijakan ini salah satu bentuk empati Pemerintah Provinsi (Pemrprov) DKI Jakarta kepada wajib pajak yang tengah mengalami kesulitan cashflow akibat terhentinya berbagai aktivitas bisnis selama masa pandemi.

"Jadi kebijakan ini memudahkan dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi pembayara PBB-P2 hinggga 31 Oktober mendatang tanpa dikenakan sanksi administrasi," ucapnya.

Namun demikian, wajib pajak dapat melunasi secara bertahap kewajiban pembayaran PBB-P2 yakni melalui tiga tahapan, pada tahapan sepertiga PBB-P2 terutang paling lambat 31 Oktober 2020.

Pada tahap kedua, sepertiga PBB-P2 terutang dapat dilakukan sebelum 30 November 2020. Kemudian pada tahap ketiga, sepertiga PBB-P2 sisanya dapat dibayarkan sebelum 15 Desember 2020. Wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi denda administrasi pada pembayaran PBB-P2 secara bertahap ini.

"Kebijakan ini hanya berlaku untuk ketetapan PBB tahun pajak 2020 saja sebagai bagian dari edukasi kepatuhan para wajib pajak agar tetap menunaikan pembayaran pajak sebagai bentuk kewajiban warga negara sesuai ketentuan yang berlaku," tandas Tsani.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Relaunching Sirukim, Jamin Kemudahan dan Akuntabilitas Akses Rusunawa

    access_time27-05-2025 remove_red_eye1508 personDessy Suciati
  2. Optimalisasi Layanan Publik, Pramono Kenalkan Fitur Baru JAKI

    access_time28-05-2025 remove_red_eye1433 personDessy Suciati
  3. Rano Tegaskan Komitmen DKI Jamin Kesetaraan dan Kelola Keberagaman

    access_time27-05-2025 remove_red_eye1294 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Pramono-Rano Luncurkan 100 CCTV Keamanan Warga

    access_time28-05-2025 remove_red_eye932 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Komisi E Tinjau Proyek Rehabilitasi Empat Sekolah

    access_time28-05-2025 remove_red_eye932 personFakhrizal Fakhri

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik