Dokumen Menumpuk di Meja Ahok
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama diketahui sakit demam berdarah dengue (DBD) sejak awal pekan ini. Selama dua hari terakhir, mantan Bupati Belitung Timur itu pun absen dari kegiatannya. Alhasil, ratusan dokumen menumpuk di meja kerjanya untuk menunggu disposisi dari orang nomor satu di ibu kota itu.
Salah satu dokumennya ada dari Kemendagri, tapi bukan soal APBD 2015. Ini tentang penganggaran 2016. Kalau paling banyak sih pengaduan warga, soal tanah, minta bantuan, dan dari yayasan
Pantauan beritajakarta.com, setidaknya ada empat tumpukan dokumen yang menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk Basuki. Selain dokumen resmi dari Pemprov DKI Jakarta, ada juga yang merupakan dokumen pengaduan warga serta permintaan dana hibah. Setidaknya ada lebih dari 500 dokumen yang tertumpuk baik dari instansi maupun perseorangan.
Tumpukan pertama berupa dokumen permintaan bantuan dari warga, tumpukan kedua berupa dokumen berisi keluh kesah masyarakat tentang ibu kota, tumpukan ketiga berupa pengaduan masyarakat, dan tumpukan keempat merupakan dokumen tembusan kedinasan.
Ahok Ingin Penyelidikan Hak Angket TransparanSalah satu Staf Sekretariat Gubernur DKI Jakarta, Maruhal mengatakan, setiap harinya dokumen yang harus ditandatangani oleh Basuki mencapai 200-an. Sebelum masuk ke meja Basuki, isi dari dokumen-dokumen tersebut diringkas oleh staf Tata Usaha. Sehingga Basuki hanya membaca inti dari dokumen yang ada.
"Salah satu dokumennya ada dari Kemendagri, tapi bukan soal APBD 2015. Ini tentang penganggaran 2016. Kalau paling banyak sih pengaduan warga, soal tanah, minta bantuan, dan dari yayasan," ujar Maruhal, di Balaikota, Rabu (11/3).
Tak sedikit dokumen yang menarik untuk dilihat, khususnya yang berada di tumpukan kedua. Banyak warga yang menyampaikan keluh kesah kepada Basuki. Bahkan ada juga yang meminta untuk dijadikan pegawai negeri sipil (PNS) DKI. "Menyampaikan permohonan kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama agar kiranya saya dapat ditempatkan menjadi PNS di lingkungan DKI," tulis salah satu warga.
Dokumen lainnya seperti penyampaian curahan hati yang membela Tanah Airku Indonesia, agar Hong Kong tidak menjelek-jelekan bangsa Indonesia. Pengaduan Ketua RW yang tidak pernah bayar gaji RT perumahan Green Garden, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk.
Beberapa yayasan juga mengirimkan surat untuk meminta dana hibah dan bantuan pendanaan terkait kegiatan instansi. Seperti menyampaikan permohonan bantuan dana kegiatan ekspedisi gunung Dana Nepal yang dibutuhkan Rp 14 juta.
