Jika Deadlock, Ahok Akan Teken Pergub APBD 2014
Setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merampungkan evaluasi draf dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015, Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI akan duduk bersama guna membahas hasil evaluasi draf APBD 2015 selama tujuh hari ke depan. Namun, jika tetap tidak ada titik temu (deadlock) antara kedua belah pihak, Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) akan menggunakan pagu anggaran 2014 yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Makanya 2015 tidak ada lagi toleransi. Akhir 2014 kami masukkan ke e-budgeting untuk melihat sejauhmana permainan di 2014
"Kalau pakai anggaran 2014, saya yakin nanti dewan akan melakukan pengawasan ketat. Iya dong, Ini SKPD pasti lain nih misalnya. Nah itu fungsi pengawasan dewan menjadi berguna. Ini yang sedang kita tunggu-tunggu," ujar Basuki di Balaikota, Kamis (12/3).
Ia mengungkapkan, persoalan APBD pasca reformasi sebagian besar diboroskan oleh para oknum eksekutif dan legislatif.
Pemprov DKI Terima Hasil Evaluasi APBD dari Kemendagri"Selama ini saya lihat di Jakarta, kalau kita terima sodoran dari DPRD, dia (dewan) tidak pernah mengawasi kami," ujarnya.
Namun, Basuki memastikan TPAD akan bertemu dengan Banggar DPRD DKI untuk membahas draf dokumen hasil evaluasi dari Kemendagri agar diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2015.
Tapi, ia menegaskan, pihaknya tetap bersikukuh menolak jika dewan masih ngotot meminta anggaran Rp 12,1 trilun dimasukkan ke dalam APBD 2015.
"Kami menawarkan kepada DPRD mau tidak terbitkan Perda? Tapi kalau mereka ngotot mau Rp 12,1 triliunnya dimasukkan, kita tolak. Ya sudah jelas kok, sistem manajemen sekolah ngaco, tiap sekolah beli fitness center Rp 3 miliar ngaco, UPS ngaco, beli scanner ngaco. Ngaco semua," tegasnya.
Basuki mengungkapkan, dana siluman masuk tanpa melalui pembahasan SKPD dan komisi di dewan. Ia menduga ada kelompok yang menyodorkan itu kepada pihak SKPD untuk mengetik dan memasukkannya.
"Dulu kami tidak punya bukti. Dulu kami mau pasang (hasil rapat) di Youtube kan ribut SKPD dan komisi-komisi. Makanya saya tunggu, tunggu Pak Jokowi menyebrang ke Istana dululah. Saya orangnya sabar kok," jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya saat ini tidak bisa lagi menginput kegiatan ke dalam sistem e-bugeting yang sejak awal tidak melalui proses pembahasan.
"Makanya 2015 tidak ada lagi toleransi. Akhir 2014 kami masukkan ke e-budgeting untuk melihat sejauhmana permainan di 2014. Di situ kita bisa tahu, misalnya ada SKPD yang boros. Masa sewa mobil sampai Rp 461 miliar per tahun? Beli UPS, alat fitness, alat lab. Ini permainan terlalu banyak," tambahnya.
